Banyak Pengusaha Sedot Air Tanah Sembarangan

Category: Berita -> EKONOMI & BISNIS | Posted date: 2018-06-04 13:46:28 | Updated date: | Posted by: Rihat Wiranto


Banyak yang tidak menyadari bahwa tanah di Jakarta sesungguhnya turun rata-rata 7 centimeter per tahun. Bahkan untuk di kawasan Jakarta Utara bisa menurun hingga di atas 20 centimeter. Kenapa ini bisa terjadi?



Ceknircek.com - Banyak yang tidak menyadari bahwa tanah di Jakarta sesungguhnya turun rata-rata 7 centimeter per tahun. Bahkan untuk di kawasan Jakarta Utara bisa menurun hingga di atas 20 centimeter. Kenapa ini bisa terjadi?

Sebagai penyebab  utamanya adalah karena penyedotan  air tanah yang tidak terkendali. Penyedotan tidak hanya dilakukan oleh warga pada umumnya tapi juga para pengusaha. Mereka yang memiliki pabrik, perkantoran, apartemen, hotel dan sebagainya termasuk pihak yang harus bertanggungjawab atas penurunan tanah di Jakarta. Menjelang Hari Lingkungan Hidup 5 Juni, ada baiknya kita menengok permasalahan air tanah ini dengan seksama.

Peraturan mengenai penyedotan air tanah sebenarnya sudah ada. Tapi ternyata banyak yang melanggar aturan. Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan telah melakukan pengecekan ke seluruh gedung perkantoran di kawasan jalan Thamrin dan Sudirman. Hasilnya sangat mengejutkan tepatnya mengecewakan.

“Dari sekitar 80 gedung dan hotel yang dilakukan pengecekan ternyata hanya satu yang melakukan penyedotan air tanah dan  mengolah limbah dengan benar,” kata Anies dalam sebuah wawancara khusus dengan Ceknricek.com.

Pengecekan dilakukan sekitar dua bulan lalu. Sebelum tim pengecekan datang ke lokasi, pemerintah DKI mengirim surat pemberitahutan kepada mereka. Lalu pemilik gedung diminta memberi informasi awal tentang apa yang dilakukan terhadap pengeboran air tanah dan limbah. Setelah itu tim dari DKI langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

Gubernur Anies menyatakan pihaknya tidak ingin mempermalukan pemilik. “Makanya kami tidak melakukan inspeksi mendadak atau Sidak ke mereka,” kata Anies.

Setelah pemeriksaan terbukti bahwa banyak sekali pelanggaran soal penyedotan air tanah dan pengelolaan limbah ini. “Kami sekarang memerintahkan mereka untuk melakukan berbagai perbaikan. Kami beri tenggat waktu yang disesuaikan dengan pelanggaran masing-masing. Ada yang dua minggu, satu bulan dan seterusnya,” ujar Anies.

Menurut Anies, apa yang dilakukan pemda DKI untuk memastikan semua warga mematuhi peraturan. “Kadang kita lebih sensitif dengan pelanggaran orang kecil. Misalnya  kalau ada pedagang menjual di trotoar, kita langsung ambil foto dan diviralkan. Sementara bagaimana dengan pelanggaran gedung-gedung tinggi di belakangnya. Yang di depan (pedagang) salah, tapi yang di belakang (pemilik gedung) juga salah,” kata Anies bijak. 

Para pemilik gedung melanggar dalam berbagai bentuk. Ada hotel  yang pengolahan limbahnya tidak benar. Sebagian lagi menyedot air hingga 200 meter tanpa izin atau izin sudah kadaluarsa,” ujarnya kembali.

Ia memberi contoh, saat kita menginap di hotel, ada sebuah anjuran agar tidak mengganti selimut untuk menghemat air cucian. “Kami sudah melaksanakan anjuran itu. Lalu bagian Anda, bagaimana? Mengapa tidak dilaksanakan?” kata Anies yang ditujukan terhadap hotel yang tidak mengolah limbah secara benar dan membuang begitu saja ke selokan yang akhirnya mencemari sungai.

Anies melihat perbuatan pemilik gedung dan hotel tidak adil karena merugikan masyarakat banyak. Dan ia akan kembali melakukan pengecekan di wilayah lain di Jakarta untuk memastikan pengusaha menjalankan kewajibannya sesuai aturan..

Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI,  Rachmat Fajar Lubis kepada Ceknricek.com menyatakan Jakarta sebenarnya memiliki sumber air yakni 13 sungai yang ada. “Masalahnya adalah seluruh sungai yang ada mengalami pencemaran luar biasa. Sehingga diperlukan biaya yang mahal untuk mengubah air sungai menjadi air bersih,” kata Rahmat Fajar Lubis. 

Saat ini perusahaan air bersih di Jakarta belum  bisa memenuhi seluruh kebutuhan  warga Jakarta. Data yang dirilis PAM Jaya pada akhir 2017 menyatakan pelayanan air bersih  baru mencapai 60 persen dari total jumlah penduduk di Jakarta. Data statistik 2017 menunjukkan penduduk Jakarta sekitar 10,4 juta.

Tapi Jakarta adalah kota super sibuk dan jumlah penghuninya jauh  lebih besar dibandingkan penduduk. Para turis baik dari luar negeri maupun daerah banyak berdatangan ke Jakarta dan mereka umumnya menginap di hotel. Kebutuhan air pun dipastikan lebih besar dibandingkan yang dibutuhkan penduduk tetap.

Riset Amrta Instute, menyebutkan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta pada 2015, mencapai 1,2 miliar meter kubik. Untuk kebutuhan tahun 2018 tentu lebih besar lagi, tetapi sejauh ini belum ditemukan datanya.

Menurut Rachmat Fajar Lubis, penggunaan air tanah akan berkurang dengan sendirinya jika pasokan air bersih mencukupi dari perusahaan air PDAM pada khususnya. “Karena pasokan air kurang, maka orang akan menyedot langsung dari tanah,” katanya.

Masalah kedua adalah harga air bersih. “Ada berbagai teknologi untuk mengubah air sungai menjadi air bersih. Tapi masalahnya adalah sungai yang ada begitu tercemar sehingga ongkos penjernihannya juga mahal.”

Rachmat Lubis menambahkan bahwa hotel dan perkantoran adalah institusi bisnis. Mereka akan mencari sumber air yang relatif  lebih murah. Sebenarnya mengebor hingga  puluhan meter ke dalam tanah juga membutuhkan dana besar. Karena itu, mereka akan dengan sendirinya beralih ke air PAM jika pasokannya cukup dan harga ekonomis.

Rachmat yang juga sering melakukan penelitian air tanah ini, menyatakan bahwa sebenarnya ada kewajiban bagi hotel atau gedung perkantoran untuk membuat sumur resapan. “Jadi kalau mereka menyedot air sekian banyak, mereka punya kewajiban mengembalikan air ke dalam tanah misalnya dengan memperbanyak sumur resapan. Semua ini perlu pengawasan dari instansi terkait,” ujarnya.

Dia menyatakan saat ini perlu juga diawasi tumbuhnya apartemen di berbagai tempat. “Mereka akan serta merta menyedot air tanah jika tidak ada alternatif lain. Dengan jumlah apartemen yang makin banyak akhir-akhir ini maka pengawasan perlu makin ketat lagi.”