08/24/2024, 13:31 WIB
Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang sebagai tersangka, buntut dari aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/8/24).
08/23/2024, 15:04 WIB
Raffi Ahmad mengunggah ulang cuitan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ke akun Instagramnya. Sufmi dalam cuitannya mengungkap bahwa DPR batal mengesahkan Revisi UU Pilkada. Dengan begitu, aturan dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024 meruju
08/15/2024, 13:43 WIB
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) didesak untuk merevisi aturan pelarangan jilbab. Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya mengusulkan agar aturan itu mencerminkan “jalan tengah” dengan mengakomodasi umat muslim yang mengenakan jilbab.
08/06/2024, 16:38 WIB
Regulasi yang ketat mengenai kesehatan mata calon pilot seringkali menutup pintu bagi talenta-talenta berbakat yang memiliki keterbatasan penglihatan ringan.
07/31/2024, 9:22 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak rencana revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang diusulkan oleh DPR RI.
02/08/2024, 15:01 WIB
Pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memastikan bakal merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lembaga antirasuah tersebut kembali mendapatkan kepercayaan publik.
02/07/2024, 7:47 WIB
Revisi UU Desa akan disahkan pada saat masa sidang DPR RI mendatang. Karena mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024, DPR RI telah memasuki masa reses.
12/09/2023, 13:27 WIB
Revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU pada 6 Desember 2023 lalu masih berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerd
12/05/2023, 16:02 WIB
DPR menggelar rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Salah satu agendanya adalah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi undang-undang.
11/14/2022, 16:55 WIB
Kemandirian organisasi Polri perlunya diperkuat dengan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri dan Periodisasi masa jabatan Kapolri. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
