Ceknricek.com—Sejumlah tokoh politik mengadakan pertemuan di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8/20) sore. Mereka mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang akan memberikan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Mulai dari akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya, bersepakat mengklaim kondisi bangsa sedang terpuruk.
Din Syamsuddin mengatakan, koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. KAMI, kata dia, terdiri dari berbagai tokoh. “KAMI, pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia,” ujar Din saat deklarasi .
Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung KAMI tapi belum bisa hadir. Misalnya Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri hingga Rizal Ramli. Ia mengatakan, tokoh-tokoh ini bakal hadir dalam acara KAMI selanjutnya. “Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua Wantim MUI begitu pula ormas atau majelis agama lain semuanya tadi pagi menghubungi,” kata Din.
Beberapa hal yang mendasari lahirnya kelompok ini, kata Din, seperti adanya pembahasan untuk berbagai aturan yang dianggap menyimpang. Mulai dari UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Minerba, hingga Omnibus Law.”Permintaan kita, outputnya nanti jangan ada produk hukum dan perundang-undangan yang menyimpang dari UUD 1945,” tuturnya.
Namun Din menampik jika acara itu disebut deklarasi pendirian KAMI. Pihaknya masih bersiap untuk mengumpulkan orang, memetakan permasalahan, dan baru akan mendeklarasikannya pada pertengahan Agustus mendatang.
“Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia belum dideklarasikan hari ini, nanti perlu bersama-sama semua pendukung yang bersetuju tentu ada kesepakatan kita rumuskan apakah namanya deklarasi, maklumat, Piagam, petisi, pernyataan, keprihatinan untuk menyelematkan Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Said berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia, dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata.
Baca Juga : Novel, Pemandu Lagu, dan Said Didu
“Saya hanya berharap para birokrat profesional teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing,” kata Said.
Apalagi, menurut Said, saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. Untuk itu, ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara profesional. “Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN mereka juga merasa sudah capai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya para birokrat, para guru, para profesional jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Refly Harun mengatakan, pembentukan KAMI dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat. Yaitu, melindungi, mencerdaskan, hingga mensejahterakan bangsa.
Baca Juga : Din: Pemerintah Terkesan Bergembira Di Atas Penderitaan Rakyat
“Negara abai melaksanakan tugasnya karena kalau kita sudah terlindungi kita sudah cerdas kita sudah sejahtera maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat KAMI lagi dan sebagainya,” ucap Refly.
“Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga,” imbuhnya.
Apalagi, kata Refly Harun, apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat. “Dalam sejarahnya kadang-kadang tidak setiap penguasa ataupun pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusionalnya, karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Nah alternatif lain salah satunya adalah partisipasi warga masyarakat,” tutup Refly.
BACA JUGA: Cek BREAKING NEWS, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
