Ceknricek.com – Negara-negara Arab mendapat peringatan dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait utang pemerintah negara-negara Arab yang mengalami peningkatan pesat sejak krisis keuangan global 2008.
Dilansir dari AFP, Rabu (3/4) Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di acara Forum Fiskal Arab di Dubai, mengatakan utang yang terus meningkat akibat dari defisit anggaran yang terus meningkat.
“Sayangnya, kawasan ini belum sepenuhnya pulih dari krisis keuangan global dan dislokasi ekonomi besar lainnya selama dekade terakhir,” kata Christine.
Menurut Christine, di antara negara-negara importir minyak, pertumbuhan (ekonomi) telah meningkat, tetapi masih di bawah tingkat sebelum krisis.
Christine mengungkapkan, utang publik di antara negara-negara pengimpor minyak di Arab telah meningkat dari 64% menjadi 85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sejak 2008.
“Hampir setengah dari negara-negara ini sekarang memiliki utang publik lebih dari 90% dari PDB,” ungkap Christine.
Utang publik di antara para eksportir minyak–termasuk Dewan Kerjasama Teluk yang beranggotakan 6 negara–naik dari 13% menjadi 33% dari PDB. Hal ini dipercepat oleh jatuhnya harga minyak sekitar 5 tahun lalu, kata Lagarde.
“Para eksportir minyak belum sepenuhnya pulih dari goncangan harga minyak yang dramatis pada 2014,” katanya.
“Pertumbuhan moderat berlanjut, tetapi prospeknya sangat tidak pasti.”
Lagarde memperingatkan negara-negara penghasil minyak agar mencari energi hijau dalam beberapa dekade mendatang. Ini sejalan dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, yang menetapkan pengurangan emisi rumah kaca.
Bulan lalu, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk pengekspor minyak mentah utama dunia, Arab Saudi, serta kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara secara umum. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga minyak, output rendah, dan ketegangan geopolitik.
Lagarde menyambut baik reformasi pengeluaran dan pendapatan, termasuk pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea cukai oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Tetapi ia mendesak agar pemerintah mengambil lebih banyak reformasi, langkah-langkah anti korupsi, dan transparansi.
“Jalur ekonomi ke depan untuk wilayah ini masih menantang,” tambahnya.
