Ceknricek.com — Pada masa awal maraknya OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK, sering muncul diskusi sesama aktivis yang sekarang banyak menduduki jabatan penting dan strategis. Begini kira-kira diskusinya:
(+) Korupsi miliaran, kalau ketangkap cuma dihukum 4-5 tahun.
(-) Padahal untuk mendapat jabatan itu cuma modal jaringan. Kalau ada biaya paling traktir makan, transportasi atau beli jas buat pelantikan. Paling cuma habis Rp10 s.d. Rp30 juta.
(×) Ada juga yang menghabiskan ratusan juta untuk lobi sini sana.
(÷) Jadi, anggaplah untuk mendapat jabatan menghabiskan dana Rp200 juta. Lantas, bagaimana cara mengembalikan Rp200 juta tersebut?
(=) Hitungannya begini, pengeluaran untuk mendapat Rp200 juta. Masa jabatan 5 tahun dengan gaji Rp20-30 juta/bulan. Tapi gaji biasanya habis buat operasional. Misalnya untuk sumbangan sana, bantuan sini, pajak ini, atau pungutan itu. Tidak ada jalan lain buat balik modal kecuali berharap imbalan atau menerima suap.
(?) Berharap imbalan sama saja menerima suap. Inikan artinya harus korupsi?
(!) Nah, makanya sebelum menerima imbalan atau suap, berhitung dulu yang cermat. Jika:
Uang suap yang diterima Rp5 miliar, digunakan untuk bayar pengacara Rp1 miliar agar dapat hukuman ringan. Dengan pengacara yang baik, diperkiraan dapat hukuman 5 tahun (60 bulan).
Baca Juga: ICW Desak KPK Bongkar Keterlibatan Aktor Lain dalam Kasus Suap Komisioner KPU
Sisanya uang suap sebesar Rp4 miliar dibagi 60 bulan = Rp66 juta.
Jadi, korupsi itu adalah bagian dari manajemen menyiapkan masa depan. Penghasilan Rp66 juta per bulan tanpa bekerja.
Setelah itu, tobat dan insaf. Orang Indonesia gampang lupa dan pemaaf.
Begitulah kisah singkat yang saya himpun dari berbagai percakapan. Dengan kisah itu, pada tahun 2004 saat saya menjadi jurnalis di Istana Presiden, pada suatu sesi tanya jawab dengan Presiden SBY yang baru dilantik saat itu, saya bertanya.
“Sebagai presiden baru, apakah bapak akan mendorong agar pelaku koruptor dihukum mati?”
Seperti biasa, Pak SBY menjawab dengan sangat santun dan diplomatis.
Tapi karena pertanyaan itu, saya ditegur oleh seorang yang dikenal dekat dengan SBY yang kelak terlibat korupsi juga.
Baca Juga: Minta Rp900 Juta, Wahyu Setiawan Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka
Poinnya memang harus ada inovasi hukuman bagi pelaku korupsi agar ada efek jera. Model Singapura mungkin relevan dan moderat untuk Indonesia;
Dicabut hak politiknya, dimiskinkan dengan menyita semua hartanya.
Atau inovasi lainnya. Tapi apakah inovasi hukuman terhadap pelaku korupsi ini akan menjadi agenda bersama?
Sepertinya tidak, karena banyak aktivis sekarang memilih diam mengambil jalur aman.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
