Ceknricek.com -- Demi mencegah lonjakan kasus positif COVID-19 pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendorong pemerintah melalui Satgas COVID-19 menindak tegas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, (16/12/20) Azis menyatakan libur panjang akhir tahun diprediksi terjadi peningkatan mobilitas warga.
"Libur panjang akhir tahun ini akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan untuk mengunjungi destinasi wisata menjelang libur akhir tahun," ujarnya.
Azis menyampaikan hal itu menyusul adanya pemberitaan soal meningkatnya penjualan tiket liburan akhir tahun ke berbagai tujuan kota di seluruh Indonesia, khususnya Bali. Beberapa provinsi pun membuat regulasi-nya sendiri dalam memperketat protokol kesehatan seperti adanya wajib tes usap atau PCR 1 sampai 2 hari menjelang keberangkatan.
Politisi Golkar ini meminta Pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas. Karena itu menurut dia perlu ada langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik.
"Jika ada aturan yang tegas, masyarakat pasti akan mematuhinya," katanya.
Dia menilai yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mampu menyosialisasikan, mengawasi dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan.
Menurut dia, pemda harus aktif sehingga memberi kenyamanan bagi para wisatawan dan Pemda harus bertanggung jawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan COVID-19 di daerah masing-masing, khususnya di libur akhir tahun.
Klik video untuk tahu lebih banyak - SOSIALISASI 3M DARI SURYOPRATOMO
Selain itu Azis mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk dapat bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dalam membangun pariwisata di era COVID-19.
"Kementerian Pariwisata perlu lebih kreatif dan aktif dalam membuat regulasi bagi Pemda sehingga penerapan pada fasilitas umum agar dapat terimplementasi dengan sempurna," cetusnya.
Azis Syamsuddin berharap peran aktif Kementerian Pariwisata dalam membuat prosedur standar operasional (SOP), regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata.
Langkah itu menurut dia adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga penerapan protokol diperlukan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Momentum libur akhir tahun dapat benar-benar diantisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Azis menilai dampak dari peningkatan COVID-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.
"Saya mendesak agar pemerintah memiliki strategi yang matang dalam mengantisipasi situasi ini. DPR berharap pemerintah memiliki strategi yang matang sehingga tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Azis menilai pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjaga protokol kesehatan sehingga roda ekonomi dapat terus berputar, dan menjadi bangsa yang disiplin, sehat jasmani dan rohani.
Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan melalui #pesanibu yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak guna mencegah penularan COVID-19.
Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Desak Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin
Baca juga: Biar Masyarakat Percaya, DPR Usulkan Para Pejabat yang Pertama Divaksin
