Ceknricek.com -- Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan prestasi di Pemilu Legislatif 2019 serta mendorong percepatan rapat pleno untuk menentukan jadwal musyawarah nasional (munas) di akhir 2019.
Permintaan itu tertuang dalam surat Wanbin Partai Golkar bernomor Nomor: K-21/WANBIN/GOLKARN/2019 Jakarta, tanggal 25 Juni 2019. Perihal surat tersebut adalah Pengarahan, Petunjuk, Pertimbangan Saran dan Nasihat Wanbin PG Kepada Yth. Sdr. Ir. Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar. Surat ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembinaan Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi.
Foto : Istimewa
Ada 6 poin arahan yang diberikan Wanbin terkait evaluasi Pemilu 2019 dan agenda Musyarawah Nasional partai yang akan digelar akhir tahun ini. Tujuannya sebagai masukan dalam menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 mendatang.
"Dewan Pembina Partai Golkar berpendapat meskipun kita bisa merasa lega karena mendapatkan kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, akan tetapi DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan," demikian salah satu poin dalam surat yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis (4/7).
Sumber : Kompas.com
Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, ada 9 partai politik yang berhasil masuk ke DPR. Yakni, PDIP (19,33 persen suara), Gerindra (12,57 persen); Golkar: 17.229.789 (12,31 persen); PKB (9,69 persen); Partai Nasdem (9,05 persen); PKS (8,21 persen); Demokrat (7,77 persen); PAN (6,84 persen); PPP (4,52 persen).
Meski dalam hal perolehan suara ada di peringkat ketiga, Partai Golkar diprediksi mendapat kursi kedua terbanyak di DPR di bawah PDIP. Yakni, 85 kursi. Namun, menurut Wanbin perolehan itu jauh dari target yakni 110 kursi DPR. Selain itu, raihan kursi di 2019 itu juga menurun dibandingkan capaian di 2014 yakni 91 kursi.
"Wanbin PG menyarankan kepada DPP-PG agar segera mengadakan Rapat Pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal Rapat Pimpinan Nasional dalam rangka konsolidasi Partai Golkar pasca-Pemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019," tutur surat itu.
Wanbin berpendapat Munas itu bisa jadi momentum kembalinya kejayaan Partai Golkar. Dengan demikian, pihaknya berpendapat munas itu mesti digelar secara terbuka, jadi ajang kompetisi ide.
"Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 terbuka bagi setiap Kader PG yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk maju menjadi Calon Ketua Umum PG agar terjadi persaingan sehat, terbuka dan demokratis," ujar Wanbin.
Foto : IDN Times
Meski bagian dari koalisi pemerintah, Partai Golkar juga diminta tetap kritis dan tak terlalu tergantung pada kekuasaan. "Partai Golkar hendaknya menghindari ketergantungan kepada kekuasaan, merespons secara kritis kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjaga kemajemukan dalam masyarakat," tertulis dalam surat itu.
Aburizal Bakrie, seperti diketahui, merupakan eks Ketua Umum Partai Golkar. Di masa kepemimpinannya, Golkar masuk jajaran Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014.
Saat ini, kepemimpinan di Partai Golkar dipegang oleh Airlangga Hartarto hingga akhir 2019. Jelang Munas, muncul wacana nama Bambang Soesatyo, yang juga Ketua DPR, akan tampil sebagai penantangnya.
