Ceknricek.com - Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN menggelar konferensi pers terkait kebijakan pengelolaan BUMN ke depan, di Restoran Batik Kuring, SCBD Jakarta, Rabu (10/4).
Dihadiri calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, Ketua Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Ahmad Yunus menyampaikan 6 aspirasi yang ditandatangani oleh 38 Serikat Pekerja Sinergi BUMN.
Menurut Ahmad, Serikat Pekerja Sinergi BUMN menyerukan komitmen netralitas BUMN dengan menolak segala bentuk penggunaan "resource" BUMN untuk kepentingan elektoral calon presiden/wakil presiden tertentu.
Foto: Ronald/cekricek.com
"BUMN merupakan intensitas bisnis milik negara, yang harus menjunjung tinggi profesionalisme dan independen dalam pemilu, termasuk pemilu 2019," ujar Ahmad.
Ahmad juga menyampaikan Serikat Pekerja Sinergi BUMN juga menolak penempatan anggota tim sukses, relawan atau kelompok pendukung pemenangan capres serta partai politik pada organ-organ perusahaan BUMN. Dalam hal ini direksi, komisaris, atau dewan pengawas.
Selanjutnya, Ahmad mengatakan Serikat Pekerja Sinergi BUMN juga meminta sistem direksi harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait rekrutmen Direksi BUMN.
"Banyak Direksi BUMN yang terjaring KPK makanya harus ada evaluasi secara keseluruhan terkait rekrutmen Direksi," kata Ahmad.
Serikat Pekerja Sinergi BUMN juga mengharapkan penunjukan Direksi BUMN harus karyawan BUMN sebagai bentuk pengkaderan. Mereka merekomendasikan kepada presiden terpilih nanti untuk menempatkan fungsi pengurusan BUMN secara kelembagaan tidak dalam bentuk kementerian.
Serikat Pekerja Sinergi BUMN berharap siapapun presiden yang terpilih berpihak kepada kepentingan BUMN, memberikan privilege dalam menjalankan bisnis termasuk pelaksanaan sinergi BUMN.
Federasi Serikat Pekerja (FPS) sinergi BUMN merupakan afiliasi dari 38 Serikat Pekerja perusahaan di lingkungan BUMN. Gelaran konferensi pers ini selain mengundang Sandiaga Uno juga mengundang tim TKN Jokowi-Ma'ruf namun berhalangan hadir.
