Front Anti Dominasi Asing Geruduk Kedubes China Soal Provokasi Kedaulatan Laut Natuna Utara | Cek&Ricek wardah-colorink-your-day
Foto: Ashar/Ceknricek.com

Front Anti Dominasi Asing Geruduk Kedubes China Soal Provokasi Kedaulatan Laut Natuna Utara

Ceknricek.com -- Para aktivis yang tergabung dalam Front Anti Dominasi Asing menggeruduk Kantor Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) pada Rabu siang (8/12/21).

Mereka berunjuk rasa terkait klaim sepihak dari Pemerintah Negara Komunis RRC atas Wilayah Laut Natuna Utara (Laut China Selatan).

Selain itu, China diprotes karena melakukan perintah penghentian pengeboran minyak, dan latihan Militer Indonesia di Natuna Utara. Sebab, hingga kini tidak ada tindakan tegas Pemerintah RI atas intervensi RRC tersebut.

Front Anti Dominasi Asing Geruduk Kedubes China Soal Provokasi Kedaulatan Laut Natuna Utara
Foto: Ashar/Ceknricek.com

Pantauan Tim Redaksi Ceknricek.com di lokasi, puluhan massa yang berkumpul di depan pintu gerbang Kantor Kedubes RRC tersebut membentangkan spanduk bertuliskan "Kemlu RI Jangan Jadi Antek Beijing, Protes Dong ke RRC!" dan pamflet-pamflet protes atas diamnya pemerintah Indonesia.

Koordinator Front Anti Dominasi Asing Mohammad Jumhur Hidayat dalam orasinya meminta Kedubes RRC untuk Indonesia segera menghentikan provokasi-provokasi terkait Laut Natuna Utara.

"Hentikan provokasi-provokasi RRC terhadap kedaulatan NKRI di wilayah Laut Natuna Utara," tegas Jumhur di depan Kantor Dubes RRC untuk Indonesia, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang (8/12/21).

Front Anti Dominasi Asing Geruduk Kedubes China Soal Provokasi Kedaulatan Laut Natuna Utara
Foto: Ashar/Ceknricek.com

Aktivis yang lantang bersuara sejak Rezim Orde Baru ini juga meminta pemerintah RRC tidak lagi membodoh-bodohi rakyat Indonesia melalui intervensi ke Pemerintah RI.  

"Hentikan segala bentuk intervensi baik langsung maupun tidak langsung kepada RI karena kami rakyat Indonesia tidak bodoh dan buta," tegasnya.

"Pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk dicamkan dan dilaksanakan sebelum kami mendesak Pemerintah RI memutuskan kembali hubungan diplomatik dengan RRC," tegas Jumhur.


Editor: Ariful Hakim


Berita Terkait