Ceknricek.com -- Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Inggris sepakat untuk memperkuat reformasi dalam bidang regulasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Kesepakatan tersebut ditandai oleh penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Reformasi Regulasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran serta Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara, di Jakarta, Rabu (12/6).
Salah satu perwujudan kerja sama tersebut meliputi bantuan teknis untuk pengembangan reformasi-regulasi sebesar 1,14 juta poundsterling (setara Rp20,6 miliar) yang akan berlaku selama lima tahun hingga 31 Maret 2023.
Bantuan itu bersumber dari hibah Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara melalui Dana Kesejahteraan Pemerintah Inggris yang dikelola oleh Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengharapkan komitmen ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia yang dalam jangka panjang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.
"Kami harap program kerja sama ini dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia," katanya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan pelatihan maupun workshop terkait post border dan product market surveillance regime di Indonesia sebagai agenda kegiatan pertama.
Selain itu, terdapat pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas ataupun bentuk kerja sama lain yang telah disepakati bersama secara tertulis oleh kedua negara.
Komitmen ini juga mencakup rencana kerja spesifik dan terperinci dalam pengimplementasian, yang akan ditinjau setiap tahunnya, dengan tujuan dan hasil produk yang jelas.
"Program bantuan teknis ini bersifat fleksibel untuk merespon perkembangan isu prioritas dari pemerintah Indonesia," ujar Susiwijono.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menambahkan, International Civil Service Effectiveness Index (InCisSE) saat ini telah menobatkan Inggris sebagai negara terbaik dalam membentuk dan mengimplementasikan regulasi.
Inggris mempunyai sistem regulasi, termasuk regulasi ekonomi yang sangat baik. Sehingga melalui kerja sama ini, dapat berbagi keahlian dengan mitra-mitra di Indonesia dalam bersinergi dan mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
"Regulasi-regulasi harus diimplementasikan guna memastikan pasar-pasar berfungsi secara efektif demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Regulasi yang baik menciptakan pemerintahan yang mampu mendorong bisnis startup dan investasi, sekaligus melindungi kebutuhan konsumen," kata Dubes Malik.
Untuk itu, ia mengharapkan kemitraan ini dapat membantu peningkatan daya saing, membuka peluang bisnis bagi masyarakat, mempercepat kegiatan investasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi di masa depan.
"Dengan kolaborasi ini, kami harap dapat mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Kalau Indonesia berhasil, kesempatan pada perekonomian dunia akan lebih besar, dan kita akan bisa menciptakan dunia yang lebih sejahtera," ujarnya.
