Ceknricek.com -- Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah The 2nd Asia International Water Week atau Pekan Air Internasional Asia kedua yang rencananya berlangsung di Bali pada 3-7 November 2020 mendatang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan dalam rangka mempersiapkan hal itu, Indonesia juga bakal menyelenggarakan Stakeholders Consultation Meeting di Jakarta pada tanggal 11-12 November 2019.
Basuki mengemukakan hal tersebut dalam acara penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) di Seoul, Korea Selatan.
"Masukan yang patut menjadi perhatian untuk suksesnya acara tersebut adalah perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pihak swasta," kata Basuki di Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/6).
Penandatanganan MoU tersebut adalah untuk kerja sama Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II.
MoU ditandatangani Basuki dan Presiden KOICA Lee Mi-Kyung dimana dokumen tersebut sebelumnya telah ditandatangani dan diserahkan langsung kepada Menteri Basuki di New York oleh Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Cora Van Nieuwenhuizen-Wijbenga yang berhalangan hadir di Seoul.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyatakan, kerja sama ini dibutuhkan oleh Indonesia dan menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Korea dan Belanda dalam mengurangi risiko banjir, banjir rob, dan mencegah penurunan permukaan air tanah Kota Jakarta yang mencapai hampir sebesar 12 cm per tahun.
"Kerja sama dengan KOICA dan K-Water sebagai sahabat lama dan key partner (mitra kunci) bagi Kementerian PUPR sangat penting. Indonesia membutuhkan keahlian teknis para ahli dan dukungan dari Korea Selatan," katanya.
Basuki menjelaskan, pada tahap awal untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob, dan mencegah penurunan permukaan air tanah Kota Jakarta, akan dibangun tanggul laut sepanjang 20,1 km untuk melindungi area kritis.
Pembangunan tanggul fase darurat tersebut dibagi atas pembangunan tanggul sepanjang 4,5 km oleh Kementerian PUPR yang telah rampung pada tahun 2018 dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.
