Ketua MPR, Indonesia Harus Mewaspadai Ancaman Resesi Dunia

Ceknricek.com -- Ada pesan penting yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) yang dibuka Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, di Bali, Jumat (29/11). Ia mengingatkan para pengusaha dan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju untuk mewaspadai resesi ekonomi yang telah terjadi di berbagai negara, seperti Turki, Hong Kong, dan Meksiko. Walaupun fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, tetapi tetap harus waspada dan tidak boleh lengah.

Dalam keterangan tertulisnya, Bamsoet mengatakan, Singapura, Jerman, Inggris dan Italia yang pada kuartal II 2019 berada di ujung jurang resesi, memasuki kuartal III 2019 berhasil keluar lantaran melakukan berbagai langkah strategi yang tepat.

"Bank Dunia memang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 masih terjaga di angka 5,1 persen, lebih rendah dibanding target pemerintah sebesar 5,3 persen. Karenanya kita tetap harus waspada," katanya.

Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu menekankan pentingnya Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju fokus melakukan berbagai langkah mitigasi resesi, mengingat perang dagang Amerika - Tiongkok masih belum mereda. Terlebih setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua Undang-Undang yang membawa angin segar kepada para demonstran di Hong Kong, yang membuat pemerintah Tiongkok berang.

Kondisi tersebut bukan tak mungkin akan membuat kondisi perekonomian dunia semakin dipenuhi ketidakpastian. Rencana perdamaian perang dagang sepertinya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Karena itulah, Indonesia harus bersiap diri jangan sampai terkena dampak negatif dari dua negara yang sedang berseteru tersebut.

Baca Juga: Airlangga Atau Bamsoet?

Agar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia di 2020 tetap berjalan baik, Bamsoet menilai perlunya Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju menciptakan iklim bisnis yang bersahabat (business friendly environment). Sehingga para pengusaha nasional bisa meningkatkan produktifitas, memacu investor datang, membuka lapangan pekerjaan baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari meja legislatif, sesuai tugas dan kewenangan di bidang legislasi, akan mengeluarkan Omnibus Law untuk mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Omnibus Law akan merevisi sekitar 74 Undang-Undang (UU), seperti UU Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah (Pemda) yang terpengaruh atau yang dipengaruhi oleh undang-undang ini.

Bamsoet menambahkan, Omnibus Law atau yang sering disebut kalangan ekonom sebagai UU Sapu Jagat, akan lebih memberikan relaksasi bagi dunia usaha. Seperti, penurunan PPh untuk Badan dari yang saat ini 25 persen menjadi 22 persen dan 20 persen. Penurunan pajak Badan yang melakukan go public dengan pengurangan tarif PPh 3 persen lagi di bawah tarif.

"Akan ada banyak keistimewaan yang diberikan Omnibus Law sehingga bisa menggairahkan dunia usaha. Target kita, April 2020 sudah bisa selesai. Namun demikian, legislatif tak bisa bekerja sendirian dalam mendukung visi Presiden Joko Widodo dalam memajukan perekonomian. Butuh kerjasama dan fokus kerja dari para pembantu presiden yang berada di berbagai pos kementerian ekonomi Kabinet Indonesia Maju. Legislatif mengurus hal politik, menteri fokus ke ekonomi. Maka Indonesia akan terbebas dari bayang-bayang resesi," ujarnya.

BACA JUGA: Cek HUKUM, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.