Ceknricek.com -- KPU Kota Depok tetap akan menggelar debat publik pilkada sesi kedua meskipun salah satu calon Wali Kota Depok, Muhammad Idris terkonfirmasi Covid-19.
"Debat tetap jalan sesuai dengan jadwal meskipun ada yang berhalangan hadir karena sakit atau lainnya," kata Nana Shobarna, Ketua KPU Depok, Jawa Barat , Jumat, (27/11/20).
Padahal, calon Wali Kota Depok Mohammad Idris yang juga merupakan petahana dinyatakan positif tak lama selepas menjalani gelaran debat perdana di studio Inews TV pada Minggu 22 November 2020.
Idris pun diperkirakan tidak bisa menghadiri acara debat sesi kedua yang digelar pada tanggal 30 November 2020.
"Ya, nanti hanya diwakili oleh Calon Wakil Wali Kota Depok saja. Jadi, digelar tanpa kehadiran Pak Idris," imbuh Nana.
Diketahui, KPU Kota Depok menggelar debat bagi paslon sebanyak tiga kali guna meningkatkan partisipasi pemilih.
Klik video untuk tahu lebih banyak - SOSIALISASI 3M DARI RAHMA SARITA
Debat pertama digelar pada hari Minggu (22/11) di televisi iNews pada pukul 15.00—17.00 WIB. Dengan tema "Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Hukum di Kota Depok pada Era Kebiasaan Baru".
Debat kedua pada tanggal 30 November 2020 di KompasTV pukul 19.00—21.00 WIB dengan tema "Kesehatan, Kesejahteraan, dan kesenjangan di Kota Depok pada Era Kebiasaan Baru".
Selanjutnya, debat ketiga pada tanggal 4 Desember 2020 di TVOne pukul 19.00—21.00 WIB.
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok sendiri diikuti oleh dua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia dan paslon nomor urut 02 Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.
Debat Publik Tidak Signifikan Pengaruhi Pemilih
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Dr Netty Herawati menilai bahwa debat publik sejauh ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi pemilih untuk menentukan pasangan calon (paslon) yang akan dipilihnya.
“Dalam perhelatan pemilu, di lapangan menurut pengamatan dan diskusi di tingkat bawah porsi kampanye melalui debat publik tidak signifikan mempengaruhi masyarakat untuk memilih paslon yang berlaga," ujar Dr Netty, di Pontianak, Jumat, (27/11/20).
Ia menjelaskan bahwa soal ini bukan hanya sekelas pilkada, dalam skala nasional pun debat publik porsinya sangat kecil dalam menentukan kemenangan calon, karena demokrasi saat ini masih belum matang.
"Berbeda dengan pemilihan di Eropa dan Amerika bahwa debat publik sangat menentukan kemenangan calon. Masyarakat mempelajari visi dan misi dan bagaimana menyampaikan ke publik melalui debat," kata dia.
Sejauh ini, kata dia, faktor pendekatan sosial paslon dan faktor politik uang masih sangat mempengaruhi.
"Sayangnya kalau faktor politik uang ini bisa merusak demokrasi kita. Pendekatan ini harus menjadi perhatian bersama dan semua sadar, itu tidak baik dan riskan lahirnya terhadap pemimpin korup," katanya.
Padahal, kata dia, kemampuan paslon layak atau tidak menjadi pemimpin kepala daerah sebenarnya bisa dilihat dari kemampuannya menyampaikan visi dan misinya melalui debat publik.
"Kalau mau jujur dari sisi komunikasi, paslon tersebut tenang, gaya tubuhnya dan lainnya mampu atau tidak menyampaikannya ke publik terkait visi dan misi serta program kerjanya bisa menjadi alternatif dalam menentukan pilihan. Kalau baik, maka menjadi satu di antara indikator pemimpin itu cerdas dan mampu," kata dia. (Antara)
Baca juga: Calon Wali Kota Bontang Adi Darma Meninggal Setelah Positif Korona
