Ceknricek.com -- Dalam forum sidang tahunan G20 di Jepang, Sabtu (8/6), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut tantangan perpajakan di Indonesia di era digital masih sangat besar.
Menurut Sri Mulyani, dengan 260 juta populasi dan 100 juta pengguna internet di Indonesia, realisasi penerimaan perpajakan masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut.
"Di era digital, salah satu aspek dalam perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan physical presence atau kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment dengan kompleksitas struktur ekonomi digital.
"Tantangan lain Pemerintah adalah membuat formulasi kebijakan, khususnya perhitungan kuantitatif terkait significant presence, selain itu bagaimana mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan bagaimana mengalokasikan hak pemajakan: formula dan dasar perhitungannya," kata Sri Mulyani.
Menanggapi pernyataan Sri Mulyani, Sekjen OECD Angel Guria menyampaikan, perkembangan hasil dari OECD terkait BEPS dan AEOI sangat baik.
"Adanya konsensus global sangat baik untuk mengubah secara fundamental sistem perpajakan, menerapkan level playing field yang sama, kombinasi pragmatisme dan mencapai konsensus secara kooperatif, dan bagaimana mencapai fair taxation secara global. Namun demikian Indonesia tidak bisa menunggu konsensus global karena kebutuhan pendanaan pembangunan," kata Angel Guria.
