Ceknricek.com -- Riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menunjukan kinerja Pemerintahan Joko Widodo yang telah memasuki tahun pertama tak pernah lepas dari sorotan media massa, baik nasional, lokal maupun internasional.
Menurut Indonesia Indicator (I2), perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak kecerdasan buatan (AI), rapor kinerja Jokowi di media massa pada tahun pertama periode II mencapai 76 dengan catatan.
Direktur Komunikasi Indonesia Indcator (I2), Rustika Herlambang mengatakan sepanjang 20 Oktober 2019 hingga 30 September 2020, Indonesia Indicator (I2) mencatat, kinerja Jokowi diliput 2.209 media online Indonesia, baik nasional maupun lokal dalam 690.317 berita.
"Dengan catatan, framing media pada pemberitaan Jokowi didominasi oleh sentimen netral yang lebih tinggi, yakni 40 persen, disusul tone positif 36 persen dan negatif sekitar 24 persen. Dalam konteks pandemi, media memberikan ruang untuk Jokowi dengan memberikan framing netral," kata Rustika, Rabu, (21/10/20).
Menurut Rustika, sebanyak 43 persen pemberitaan di media online diisi oleh masalah penanganan virus Covid-19 oleh Jokowi. Hal inilah yang salah satunya diberikan framing netral oleh media, dalam arti media "wait and see", dalam menghadapi kondisi pandemic yang juga menjadi isu global saat ini.
"Masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif, hal-hal yang sifatnya saintifik, media akan memberikan informasi dengan sangat hati-hati karena dampaknya sangat luas," kata Rustika.
Selain itu, perhatian Jokowi pada isu-isu terkait perekonomian di tahun pertama periode II Jokowi juga menjadi atensi terbesar media massa.
"Isu-isu ekonomi dibahas sebanyak 47 persen dari total pemberitaan tentang Jokowi," tambah Rustika.
Hal itu, kata dia, tak terlepas dari pandemi Covid-19 yang menjadi persoalan nasional dan global, berakibat pada minusnya pertumbuhan ekonomi kuartal II dan III 2020.
Selain itu, kata Rustika, pemberitaan media massa terkait Jokowi disusul oleh isu politik dan keamanan (Polkam) sebanyak 23 persen, isu sosial 22 persen, dan isu hukum 8 persen. (Antara)
