Ceknricek.com — Kucuran pinjaman perantara senilai US$100 juta untuk pemerintah Indonesia disetujui Asian Development Bank (ADB). Pinjaman perantara yang diarahkan untuk sektor infrastruktur ini diharapkan mampu memancing investasi swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan di nusantara.
Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried F. Wicklein menyatakan, secara umum bantuan ADB akan membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Aliran dana tersebut diharapkan pula bisa menaikkan kualitas serta standar proyek-proyek infrastruktur.
“Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan,” tambah Wicklein seperti dikutip dari rilis resminya di Jakarta, Selasa (22/10).
Pinjaman perantara yang disalurkan ADB lewat Leveraging Private Infrastructure Investment Project ini nantinya diteruskan pemerintah Indonesia ke PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui badan usaha milik negara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
IIF dan SMI disebut merupakan dua institusi penting di sektor pembiayaan infrastruktur yang menyediakan pembiayaan proyek, layanan konsultasi, penjaminan dan dukungan pembiayaan proyek untuk proyek-proyek infrastruktur.
Baca Juga: Akses Modal Jadi Syarat Agar Indonesia Keluar dari Jebakan Kelas Menengah
IIF nantinya memberi pinjaman dengan ketentuan komersial bagi subproyek yang mengikuti standar dan pedoman IIF dan ADB. Pinjaman tersebut akan mendukung 12 proyek infrastruktur potensial di sektor kesehatan, energi terbarukan, telekomunikasi dan transportasi.
“Bantuan ADB diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendanaan yang lebih besar lagi berupa investasi swasta di berbagai sektor infrastruktur strategis dan hal tersebut membantu menambah nilai pinjaman ini,” ujar ekonom ADB untuk Indonesia, Yurendra Basnett.
Pinjaman perantara ini, disebut Wicklein, merupakan bagian dari komitmen ADB untuk mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Pada 2018, ADB memberikan komitmen pinjaman dan hibah baru senilai US$21,6 miliar.
Terkait Indonesia sendiri, kebutuhan investasi untuk infrastruktur negeri ini dinilai masih sangat besar karena banyak yang mesti dibangun. ADB menyatakan, diperlukan investasi sekitar US$70 miliar tiap tahunnya untuk sektor ini.
Namun, infrastruktur berkualitas memang diperlukan. Pasalnya, ini merupakan modal penting bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia yang memerlukan layanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian berpenghasilan menengah yang modern dan kompetitif serta untuk menyediakan kebutuhan dasar warganya.
Sektor infrastruktur sampai saat ini masih menjadi fokus pemerintah Indonesia. Untuk tahun 2020 nanti, pemerintah kembali meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nilai alokasi anggaran untuk infrastruktur bertengger di angka Rp419,2 triliun. Jumlah tersebut bertumbuh 1,01 persen dibandingkan alokasi anggaran infrastruktur tahun 2018 di angka US$415 triliun.
BACA JUGA: Cek BREAKING NEWS, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
