Ceknricek.com — Gedung Putih (White House) berencana mengakhiri langganan berita dari New York Times dan Washington Post. Isyarat ini disampaikan Kamis (24/10) waktu setempat, karena kedua media tersebut berulang kali mengkritik Presiden AS, Donald Trump.
Juru bicara Gedung Putih, Stephanie Grisham, berdalih langkah itu diambil demi penghematan semata. “Tidak memperbarui langganan di semua lembaga federal akan menjadi penghematan biaya yang signifikan untuk, sekitar ratusan ribu dolar,” kata Grisham seperti dilansir Reuters, Jumat (25/10).
Sebelumnya, Senin (21/10), Trump murka dan menuding kedua surat kabar itu menyebar berita palsu (fake news). Trump memang seringkali menuding media-media yang tidak memberikan liputan atau berita yang sesuai seleranya sebagai fake news.
Belum jelas kapan pastinya Gedung Putih akan menghentikan layanan berita dari dua media papan atas AS tersebut. The New York Times sendiri menolak berkomentar, begitu pun dengan Washington Post.
Trump memang sering mengecam dua media itu, khususnya terkait pemberitaan yang kurang menyenangkan bagi dia dan pemerintahannya. Keluhan tentang media AS juga sering menjadi bahan kampanye sejak 2016 lalu.
Baca Juga: Gencatan Senjata di Suriah Utara Permanen, Trump Cabut Sanksi Turki
“Kami bahkan tidak menginginkannya di Gedung Putih lagi. Kami mungkin akan mengakhiri langganan New York Times dan The Washington Post. Mereka palsu,” kata Trump saat wawancara dengan media yang dianggap Pro Trump dan sayap kanan, Fox News Channel, Senin (21/10).
Belum jelas pula berapa anggaran langganan yang dikeluarkan Gedung Putih untuk dua surat kabar itu. Sekadar informasi, Washington Post menawarkan akses digital gratis ke karyawan federal dengan alamat email pemerintah yang valid.
Menurut laporan Wall Street Journal, Trump sebenarnya pembaca setia kedua surat kabar tersebut. Kebiasaan itu sudah dilakukan sejak masih menjadi pebisnis, dan nampaknya akan tetap berlanjut meski pemerintahannya menghentikan langganan.
Trump saat ini berada dalam sorotan terkait kemungkinan pemakzulan dirinya oleh DPR AS. Penyelidikan sudah dilakukan sejak bulan lalu, terkait telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, pada 25 Juli lalu.
Trump menekan Zelenskiy menggunakan anggaran bantuan keamanan militer senilai US$400 juta atau sekitar Rp5,6 triliun, untuk menyelidiki keluarga salah satu saingan politik Trump, calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden.
BACA JUGA: Cek AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
