Ceknricek.com — Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada rakyat untuk tidak membesar-besarkan soal pelanggaran China atas kedaulatan Indonesia. “Enggak usah dibesar-besarin…” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu, menyikapi masuknya kapal-kapal Negeri Tirai Bambu di Zona Eksklusif Ekonomi ( ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
China telah melanggar kedaulatan Indonesia karena mengirim kapal-kapal nelayan mereka untuk mencuri ikan di perairan Natuna. Kapal-kapal itu dikawal kapal coast guard. Kementerian Luar Negeri memang telah mengirim nota protes resmi dan memanggil Dubes China untuk Indonesia di Jakarta. Namun, tindakan ini oleh banyak pihak dianggap terlalu lunak. Soalnya, tindakan China itu bukan ini kali saja. Pada 2016, China juga melakukan pelanggaran yang sama.
Luhut khawatir bila Indonesia terlalu keras akan mengganggu investasi China di Indonesia. Menteri Luhut seakan ingin mengatakan Indonesia sangat bergantung dengan China. Santai saja. “Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat,” sambut Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Prabowo Soal Hubungan Dengan China, “Kita Harus Mencari Solusi Terbaik”
Bahwa Indonesia sudah sangat bergantung dengan China itu tidak bisa disangkal. Indonesia sudah banyak menggali utang dari China. Selain itu, Indonesia juga sangat berharap para pemilik modal Negeri Tirai Bambu itu investasi di sini. Lebih jauh lagi, Indonesia banyak mengimpor barang-barang murah dari China. Ekspor Indonesia juga kebanyakan ke Negeri Panda itu. Ibaratnya, jika ekonomi China batuk maka dahaknya muncrat sampai ke Indonesia. Pengaruh ekonomi China terhadap Indonesia sangat kuat.
Utang
Utang Indonesia kepada China sebesar US$17,75 miliar. Angka itu jika dirupiahkan per dolar Rp13.940 maka ketemu angka Rp274 triliun. Angka tersebut berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) periode terbaru, per September 2019. Pada bulan sebelumnya utang Indonesia kepada China sebesar Rp17,09 miliar. Jadi saban tahun utang Indonesia ke China terus bertambah.
Total keseluruhan utang luar negeri Indonesia per September 2019 sebesar US$202,31 miliar. China menjadi sumber utangan terbesar keempat bagi Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Pemberi kredit terbesar Indonesia adalah Singapura dengan jumlah pinjaman sebesar US$66,49 miliar, disusul Jepang US$29,42 miliar dan Amerika Serikat US$22,46 miliar.
Investasi
Selain utang, Indonesia juga bergantung dari China dalam urusan investasi. Ada banyak proyek nasional yang mendapat aliran investasi dari China. Bahkan, China merupakan penghuni tetap tiga besar negara yang getol mengalirkan investasi ke dalam negeri bersama Singapura dan Jepang.
Investasi China di Indonesia saban tahun terus meningkat. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada awal pemerintahan Joko Widodo, investasi China US$800,02 juta untuk 501 proyek. Pada 2016 meningkat menjadi US$2,66 miliar untuk 1.234 proyek. Pada 2017, aliran investasi China ke Indonesia makin bertambah-tambah menjadi US$3,36 miliar untuk 1.977 proyek
Pemerintah sangat memanjakan investor dari China. Jokowi bahkan pernah mengusulkan untuk membentuk pendanaan khusus bagi perusahaan-perusahaan China yang berinvestasi di Indonesia. Luhut bilang usul ini khususnya untuk hubungan kerja sama yang telah dijalin kedua negara melalui The Belt and Road Initiative (BRI) atau Jalur Sutra Modern.
Baca Juga: Konflik Natuna: Menanti Pewaris Kertanagara
Pada 2019, dana investasi dari China yang masuk ke Indonesia mencapai US$3,31 miliar untuk 1.888 proyek. Jumlah tersebut membuat China berada di posisi kedua setelah Singapura, negara dengan realisasi investasi terbanyak di Indonesia.
Nilai realisasi investasi Singapura di Indonesia selama periode tersebut mencapai US$5,38 miliar atau Rp75,32 triliun dengan total 4.955 proyek.
Presiden China Xi Jinping, menurut Luhut, berkomitmen menjadi investor terbesar di Indonesia. Luhut mengatakan, investasi yang ditanamkan Singapura ke RI juga ternyata banyak dari China, sehingga secara tidak langsung China memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia. “Jadi, saya rasa tetap China investor terbanyak ke Indonesia,” kata Luhut, 10 Desember 2019 lalu.
China juga banyak mendanai proyek infrastruktur di Indonesia. Ambil contoh proyek Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara. Hibah China dalam proyek itu sebesar 28,19 juta RMB Yuan atau sekitar Rp56,1 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga telah menyepakati enam proyek dalam program Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (BRI) alias jalur sutera modern.
Enam proyek tersebut meliputi Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Industri Kualanamu, proyek energi bersih Sungai Kayan (Kalimantan Utara), Kura-kura Island Tech Park (Bali) dan program peremajaan perkebunan kelapa sawit. Total nilai enam proyek tersebut mencapai US$5 hingga US$6 miliar atau Rp70 hingga Rp84 triliun. China dan Indonesia juga menggarap Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Tak Perlu Takut
Lebih dari itu, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan total perdagangan mencapai US$45,9 miliar sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. China juga menjadi negara tujuan ekspor terbesar asal Indonesia dengan total mencapai US$17,2 miliar. Komoditas yang diekspor pun juga memiliki kontribusi terbesar terhadap ekspor Indonesia secara keseluruhan, sebut saja Crude Palm Oil (CPO), batubara, besi dan baja, bijih tembaga dan produk dari kayu.
Hanya saja, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai sikap tegas Indonesia tidak akan mengganggu investasi China. Jangan takut. Menurutnya, ada negara yang memiliki sengketa wilayah tetapi tidak mengganggu hubungan maupun iklim investasi. “Contoh Jepang dengan China, Vietnam dengan China. Lalu Indonesia dengan Malaysia soal perbatasan. Masih banyak lagi,” tuturnya seperti dikutip Kompas.com, Minggu (5/1).
Baca Juga: Menko Polhukam Gelar Rapat Soal Pengamanan Laut
Menurut Hikmahanto, pemerintah China sedang menguji pejabat baru di Kabinet Indonesia Maju terkait batas wilayah di Natuna. Hal serupa pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Joko Widodo.
Nah, kini China tentu sudah bisa menilai seberapa besar nyali para pejabat tinggi Indonesia itu.
BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
