01/16/2025, 10:21 WIB
Jika MK akhirnya bertindak benar setelah bertahun-tahun salah, apakah ini cukup untuk menyelamatkan demokrasi kita? Waktu yang akan menjawab.
01/10/2025, 22:00 WIB
PT Mustika Ratu Tbk menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan ASPI terkait pengklasifikasian spa sebagai bagian dari layanan kesehatan tradisional.
01/03/2025, 15:30 WIB
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen.
10/02/2024, 12:57 WIB
Pemain veteran Spanyol, Andres Iniesta, dikabarkan sudah memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola di usia 40 tahun. Dikutip dari AS, Iniesta sudah menentukan tanggal pengumuman dirinya pensiun dari dunia sepak bola sebagai pemain. Pengumuman itu dila
08/26/2024, 10:13 WIB
DPR menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terungkap dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di Jakarta, Minggu (25/8/24).
08/24/2024, 12:20 WIB
Pemerintah dipastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mengeluarkan Perppu tentang Pilkada.
08/22/2024, 15:30 WIB
Ribuan massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, hari ini, Kamis (22/8).
08/22/2024, 14:24 WIB
Aktor Reza Rahadian ikut bergabung dalam demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Kamis (22/8/24). Reza ikut turun dalam demo karena merasa resah melihat situasi panas menjelang Pilkada 2024. "Saya hadi
08/22/2024, 13:12 WIB
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah wajib mematuhi serta menjalankan putusan Mahkamah Kosntutusi (MK) sebagaimana mestinya.
08/21/2024, 16:05 WIB
Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang berisikan ahli hukum tata negara dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
