Ceknricek.com — Ibarat bola salju, penolakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Tabungan Negara (BTN) terus menggelinding dalam eskalasi yang kian membesar. Setelah Direktur Utama (Dirut) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Suprajarto menolak penunjukan dirinya menjadi Dirut BTN, sikap serupa ditunjukan Serikat Pekerja (SP) kedua bank pelat merah tersebut.
“Mendukung sikap Suprajarto yang menolak hasil RUPSLB Bank BTN dalam poin mengangkat Suprajarto sebagai Dirut Bank BTN,” kata Ketua Umum SPBRI, Ruslina Harsono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (29/8) malam.
Ruslina bersama rekan-rekannya dari SPBRI meminta Menteri BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Governance dan pelaksanaan manajemen karier bagi bankir di lingkungan BUMN melalui talent management system yang fair.
Menurut Ruslina, pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut BRI, pada dasarnya sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni BRI yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, termasuk juga di BTN. Ia beralasan, dari sisi ukuran dan kapasitas, BRI jauh lebih besar dibanding Bank BTN.
Baca Juga: Suprajarto Tolak Jabatan Direktur Utama BTN
Mengutip laporan keuangan terbaru, BRI memiliki aset per Juni 2019 sebesar Rp 1.288 triliun. Sedangkan BTN berada di urutan kelima, dengan aset hanya seperempat dari BRI, atau Rp 312 triliun.
Ruslina juga menggarisbawahi imbauan Kepala Staf Kepresidenan Moldoko yang meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apapun sampai pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI 2019-2024, Oktober mendatang.
Sikap SP Bank BTN
Senada dengan Ruslina, Ketua SP Bank BTN, Satya Wijayantara menilai, keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno telah menurunkan reputasi Suprajarto yang selama ini berkinerja baik. “Kelas BRI dengan BTN berbeda. Bahasanya (penunjukan Suprajanto menjadi Dirut BTN) seolah turun kelas,” ucapnya.
Satya mengungkapkan, sebenarnya banyak bankir berkinerja baik yang cocok untuk ditunjuk menjadi Dirut BTN. Jika hanya memperhatikan kepentingan internal, SP BTN sejatinya tak akan menolak Suprajarto menjadi dirut mereka. “Kami malah bangga Pak Suprajarto jadi dirut,” ujar Satya. Namun agar hal serupa tak terulang, pihaknya memilih untuk menolak keputusan Kementerian BUMN itu.
Menurut Satya, saat ini SP BTN tengah berkoordinasi dengan SP BRI terkait langkah lanjutan setelah Suprajarto memilih mengundurkan diri. Ia pun berharap ke depan Menteri BUMN harus lebih profesional
Sebelumnya, secara terpisah, Deputi Kementerian BUMN bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya, Gatot Trihargo menjelaskan penugasan Suprajarto di tempat baru sudah melalui pertimbangan matang. Termasuk sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi.
Menurut Gatot, Suprajarto secara otomatis sudah tidak menjadi Dirut BRI saat diputuskan dalam RUPSLB menjadi Dirut BTN. Hal tersebut merujuk pada Undang-undang BUMN Pasal 25, dimana anggota Direksi BUMN dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Posisi Dirut BRI langsung kosong setelah Suprajarto diangkat menjadi Dirut BTN.
Selesai? Tunggu dulu. SP BTN dan SP Bank BRI sepakat untuk mempermasalahkan hasil RUPS Bank BTN yang memberhentikan Dirut Bank BTN Maryono dan mengangkat Suprajarto sebagai penggantinya.
Mereka akan melakukan aksi menolak kebijakan Menteri BUMN yang dianggap sudah semena-mena dan tidak patuh pada perintah serta intruksi Presiden Jokowi.
“Kami Akan melakukan aksi demontrasi besar besaran untuk menolak hasil RUPS Bank BTN, serta mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mendemisioner Menteri BUMN agar tidak mengambil kebijakan kebijakan strategis,” kata Satya.
Bersama rekan-rekannya dari SP BRI, SP BTN bahkan akan meminta solidaritas Serikat Pekerja di BUMN lainnya melalui Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu untuk mendukung perjuangan mereka.
BACA JUGA: Cek INTERNASIONAL, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
