Airlangga Atau Bamsoet?

Menakar Peluang Ketua Umum Golkar (Bag 2 -Habis)

Ceknricek.com -- Taring nasib buruk memotong karier SN (Setya Novanto). Terbelit kasus korupsi E-KTP dia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 19 November 2017. Dua jabatannya langsung dipreteli AH (Airlangga Hartarto) menjadi ketum Golkar melalui Munaslub 19 Desember 2017 di Jakarta. Sedangkan BS (Bambang Soesatyo) dilantik menjadi Ketua DPR RI 15 Januari 2018.

Kedua kader Golkar itu langsung membagi dua jabatan yang semula dirangkap SN. Nah, hari-hari ini rumah tangga Golkar kembali menjadi trending topic terkait persaingan tajam dua kandidat papan atas. Hampir seluruh mata yang bernaluri politik melirik ke arah Golkar. Dalam dan luar negeri.

Secara formal AH dan BS memperebutkan kurang lebih 600 suara yang tersebar di daerah. Bukan di pusat, karena DPP hanya memiliki satu suara meskipun pengurus plenonya hampir 300 orang. Ini namanya voting block. Itu aturan main. Satu suara dimiliki tiap pengurus provinsi yang berjumlah 34 dan satu suara dimiliki setiap pengurus kabupaten kota yang berjumlah kurang lebih 500an lebih.

Tidak ada alasan seorang calon ketum untuk cepat menari-nari hanya karena namanya disebut oleh Jokowi sang presiden atau orang Istana yang teridentifikasi sebagai “kaki tangan” Jokowi. Secara paralel harus memastikan dirinya sebagai “pujaan” ratusan pengurus daerah.

Cara memastikannya? Di sinilah dibutuhkan kepiawaiannya strategi tim sukses calon ketum menunjukkan kemampuannya membangun komunikasi dua arah, lahir dan batin dengan pengurus daerah.

Secara verbal di atas permukaan yang dapat dipakai sebagai alat ukur adalah seberapa tinggi intensitas komunikasi caketum dengan pengurus daerah sebagai sebuah kewajiban kultural yang disebut saling “mewongke”. Ini bagian penting dari istilah “penyelesaian secara adat”.

Jika, tingkat intensitas komunikasi caketum dengan pengurus daerah dinilai memenuhi standar silaturrahim yang berlaku secara umum, maka ini sudah merupakan modal dasar yang penting. Modal dasar ini harus diperkuat dengan paralelisasi intensitas komunikasi caketum dengan istana. Ini teori pendekatan yang disebut secara guyon sebagai pendekatan “dobel gardan”. 

Masih ada satu hal yang harus dibaca dengan cermat. Seberapa besar kebutuhan Istana terhadap sebuah target politik yang hendak dicapai, dimana faktor pencapaian itu ditentukan oleh seberapa mesra hubungan ketum dengan kadernya di parlemen. 

Jika mengacu kepada proses sejarah keterpilihan BS sejak menjadi Ketua DPR RI dan khususnya ketika akan menjadi Ketua MPR RI, maka tersirat adanya mata rantai kebutuhan politik Istana kepada sosok yang bisa diterima secara total oleh kadernya di parlemen.

Baca Juga: Airlangga Atau Bamsoet?

Logikanya, rekam jejak kesinambungan tersebut akan menjadi salah satu faktor penilaian bagi Jokowi untuk menentukan siapa yang akan “direstui”nya sebagai Ketum Golkar. Tentu saja restu yang dimaksud itu tidak kasat mata, dia boleh ditemukan melalui “kode-kode kebahagiaan” yang muncul di dalam komunikasi yang terbuka di mana-mana. 

Beban utama yang harus diemban ketum Golkar yang baru adalah melapangkan jalan bagi terlaksananya amandemen UUD 45. Hal ini mencuat pada proses awal pencalonan BS sebagai Ketua MPR RI bagaikan “tugas khusus” BS di parlemen yakni soal pemulusan amandemen UUD 1945.

Baca Juga: Bamsoet dan Airlangga Sepakat Cooling Down Hadapi Tensi Politik yang Makin Panas

Jika, berbicara soal amandemen UUD 1945, paling tidak yang paling berkepentingan adalah PDIP--partai pengusung utama Jokowi--plus hasil diplomasi nasi goreng Teuku Umar yang menegaskan Gerindra milik Prabowo Subianto ikut memberi komitmen. 

Dan, partai Golkar sendiri bagaimana? Inilah masalahnya. Di dalam berbagai pernyataannya AH atau pengurus rezim AH berulang kali mengatakan, pihaknya tidak serta merta mendukung dilakukannya proses amandemen UUD 1945. Sementara di sisi lain pada kurun waktu yang sama BS pun berulangkali mengatakan proses amandemen 1945 adalah “harga mati”. Silang sengkarut inilah yang menjelaskan mengapa ketua umum Golkar yang akan datang wajib hukumnya adalah sosok yang bertugas melapangkan jalan amandemen di parlemen. 

Sebagai “komandan” gabungan pasukan operasi Amandemen UUD 1945 di parlemen, BS harus memiliki otoritas tunggal terhadap fraksi Golkar, tentu saja wujudnya dia pun kudu menjadi ketum Golkar. Maka jika mau membaca ramalan cuaca tentang: siapa yang akan menjadi ketua umum Golkar pada Munas Desember 2019,--tanpa meremehkan kekuatan, strategi dan penggalangan yang dilakukan AH bersama tim suksesnya--dengan mengacu kepada beberapa argumentasi tersebut di atas tidak meleset sekiranya banyak yang bertaruh memilih Bamsoet yang akan bernasib baik. 

Wallahualam bishawab! 

*Zainal Bintang, wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya

BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini