Isu Daur Ulang Pancasila vs Agama

Ceknricek.com -- Entah mengapa Presiden Joko Widodo gemar mengangkat sosok kontroversial untuk jabatan-jabatan vital. Sepertinya, Jokowi merasa happy jika ada kegaduhan. Gaduh memang bisa melenakan rakyat untuk melupakan tentang janji-janji presiden saat kampanye dulu. Bak tenggelamnya kasus Harun Masiku oleh virus korona.

Kini tokoh terbaru yang bikin gaduh itu adalah Yudian Wahyudi. Nama dan titel lengkapnya Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Sejak 5 Februari 2020, Yudian diangkat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Banyak pihak heran mengapa Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini yang mendapat berkah jabatan dengan gaji Rp100 juta sebulan itu. 

Soal prestasi akademik, pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 17 April 1960, ini tak ada yang meragukan. Dia hebat. Yudian adalah dosen pertama dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berhasil menembus Harvard Law School di Amerika Serikat (2002-2004). Ia juga berhasil menjadi profesor dan tergabung dalam American Asosiation of University Professors periode 2005-2006, serta dipercaya mengajar di Comparative Department, Tufts University, AS.

Hanya saja, Yudian adalah tokoh kontroversial. Pada 2018, semasa menjabat rektor, ia membuat kebijakan melarang mahasiswi mengenakan cadar di UIN Sunan Kalijaga. Kebijakan yang bikin heboh itu hanya berumur sebulan. Karena memanen protes banyak kalangan. 

Baca Juga: Presiden Jokowi: Tugas BPIP Bumikan Pancasila untuk Anak-Anak Muda

Tak sedikit para akademisi yang lebih pas untuk jabatan Kepala BPIP. Nyatanya, Jokowi lebih memilih tokoh yang pernah melanggar nilai-nilai Pancasila. Melarang cadar tentu sama saja dengan menghalangi orang menjalankan keyakinannya. Itu melanggar sila pertama dari Pancasila. 

Pengangkatan Yudian sebagai Kepala BPIP oleh Jokowi, tak jauh beda dengan kasus pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sama juga dengan tetap mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi. Lalu, tetap mempertahankan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Nama-nama para pejabat tinggi pilihan Jokowi itu termasuk sosok yang “tidak disukai” publik atau setidak-tidaknya “kontroversial”. Namun soal selera, Jokowi memang beda. Presiden menyukai sosok kontroversial. 

Reaksi

Yudian adalah lulusan Pondok Pesantren Tremas, Pacitan 1978 dan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta pada 1979. Soal Islam, dia sudah pasti jago. Sayang, alumnus Fakultas Filsafat UGM pada 1986 ini asyik dengan dirinya sendiri. Asyik dengan apa yang dia pikirkan. Tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dia bukan orang yang punya wisdom. Kearifan. Yudian cenderung konyol.

Tengok saja pernyataan Yudian dalam wawancara dengan detik.com, Rabu (12/2), yang belakangan viral. Sang profesor ini mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila.

Menurut dia, ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa.

"Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," paparnya.

Pernyataan Yudian gegabah. Ia membangkitkan kemarahan sebagian umat Islam. Ketika banyak pihak sedang membuat suasana kembali normal setelah terkoyak Pilpres 2019, dia bikin ulah.

Yudian bukan tokoh bangsa maupun tokoh agama. Itu kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi. Yudian tak paham beda agama dan paham keagamaan. Menurut Baidowi, persoalan saat ini adalah soal paham keagamaan seseorang atau kelompok, bukan agamanya.

Baca Juga: Politisi Golkar: Agama Musuh Terbesar Pancasila Kesesatan Berpikir Kepala BPIP

Pernyataan bahwa agama musuh terbesar Pancasila merupakan pernyataan bias dan multitafsir. Padahal, sila pertama jelas menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang artinya mengakui bahwa di Indonesia masyarakatnya masyarakat agama. Hal ini kemudian di kalangan masyarakat awam akan timbul pertanyaan, sebenarnya siapa yang paham dan tidak paham Pancasila?

"Selaku kepala BPIP, Prof Yudian sebaiknya menghindari polemik dan menjadi figur simbol pemersatu, bukan justru membuat front ketika baru menjabat," tambah Baidowi kepada wartawan, Rabu (12/2).

Sekendang sepenarian, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan pemikiran dan pemahaman Yudian tentang Pancasila ini bisa mengancam eksistensi negara. Selain itu, pemikiran Yudian tersebut menjadi destruktif terhadap pengakuan agama dalam Pancasila.

"Lalu timbul pertanyaan, kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila tersebut mau dikemanakan. Dibuang? Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar," ujar Ketua PP Muhammadiyah ini.

Saking gemasnya, Anwar Abbas mendesak Jokowi mencopot Yudian. "Tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat," katanya, Rabu (12/2). "Sebab kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana, maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat," tambahnya.

Rasanya, benar kata Anwar, pemahaman rakyat Indonesia tentang Pancasila akan sulit terwujud karena pimpinan BPIP memiliki cara pandang yang membahayakan.

Lebih jauh lagi, pernyataan Yudian ini mengingatkan publik tentang cara-cara Partai Komunis Indonesia atau PKI memecah belah bangsa. Mempertentangkan Pancasila dan agama bukanlah hal baru. Itu "proyek dan pekerjaan" lama. Di era Orde Lama, cara demikian, dilakukan PKI. Dokumen soal itu masih tersimpan rapi. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution saat menjadi Ketua MPRS mengatakan, "PKI selalu berupaya membenturkan antara Pancasila dengan Islam." Yudian hanya mendaur ulang saja.

BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini