Oleh Muhammad Habibie Ibnu
11/29/2018, 14:20 WIB
Ceknricek.com - Rapat Terbatas untuk Percepatan Pelaksaan Divestasi PT Freeport Indonesia digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang. Rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyatakan bahwa beberapa hal terkait divestasi 51 persen saham PT Freeport sudah dapat dituntaskan.
“Bulan September yang lalul sudah ditandatangani Divestment Agreement, Sales and Puchase Agreement, dan Subscription Agreement,” kata Jokowi dalam sambutannya.
Presiden juga meminta laporan perkembangan beberapa masalah yang harus segera dituntaskan sebelum akhir tahun 2018. Beberapa tahap lanjutan tersebut antara lain masalah limbah, isu lingkungan, dan masalah tailing.
“Saya minta semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan,” ujar Jokowi.
Beberapa hal lain juga perlu dibahas dan dipercepat yakni perubahan kontrak karya menjadi Izin Untuk Pertambangan Khusus (IUPK) dan kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Timika. Selain itu, Jokowi juga mengharapkan agar hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, dan stabilitas investasi dikebut penyelesaiannya.
“Sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini semua rampung,” harapnya.
Jokowi ingin agar divestasi 51 persen saham PT Freeport digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakya sebesar-besar. Terlebih bagi masyarakat Papua yang merupakan “tuan rumah”.
“Proses divestasi PT Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam, yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi,” pungkas Jokowi.
Segenap menteri hadir dalam rapat terbatas ini, yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan. Kemudian Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly. Hadir pula Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya.
Pihak lain yang berkepentingan juga hadir seperti Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Kapolri Jenderal Tito Karnavia, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Turut berpartisipasi Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan Wamenkeu Mardiasmo.
Perwakilan Papua yang hadir yaitu Gubernur Papua Lukas Enembe yang didampingi Wagub Papu Klemen Tinal. Dirut PT. Inalum Budi Gunawan Sadikin sebagai holding BUMN tambang juga hadir beserta para pejabat eselon satu di Lingkungan Lembaga Kepresidenan.
