Ilustrasi : miftah/Ceknricek.com

Pemilu Paling Panas, Brutal, dan Amburadul?

Ceknricek.com -- Hari ini, 17 April 2018, rakyat Indonesia berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS sejak pukul 07.00 tadi. Ini adalah pesta yang mahal nan rumit senilai Rp24,9 triliun. Sayang, banyak pihak menilai pemilu ini kali sebagai pemilu paling panas dan paling buruk. Benarkah?.

Pemilu 2019 memang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada tahun ini pemilihan presiden dan legislatif disatukan. Di sini rakyat akan memilih lebih dari 250.000 kandidat untuk menduduki 20.538 kursi legislatif--DPRD II, DPRD I, DPRRI, DPD--dan Presiden.  Akibatnya, Pemilu 2019 membutuhkan proses pemungutan suara yang lebih besar dan rumit daripada biasanya.

Setidaknya 6 juta orang direkrut dan dilatih untuk mengawasi TPS yang jumlahnya tersebar di 809.500 lokasi. Mereka bertugas mendistribusikan kertas suara dan perangkat pemilu lainnya dengan pesawat terbang, kapal, berbagai kendaraan lain, dan berjalan kaki, dari desa-desa yang terisolasi, gunung-gunung, dan pulau-pulau kecil. Misi mereka adalah untuk memastikan bahwa 193 juta pemilih di Indonesia dapat dengan bebas dan adil memilih presiden dan anggota parlemen.

Pemilu 17 April 2019 adalah pemilu nan kompleks. Menurut The Guardian, pemilu di India memang diikuti penduduk yang lebih besar, tapi pemilu di Negeri Hindustan itu diadakan selama enam pekan. Bukan enam jam seperti di sini.

Pemilu di sini juga adalah pemilihan presiden secara langsung yang terbesar di dunia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki sistem pemilihan electoral college yang tidak langsung.

Sayangnya, pesta demokrasi yang mestinya asyik-asyik saja ini dilumuri kecurangan. Politik uang bertabur dan banyaknya surat suara sudah tercoblos adalah dua dari banyak kasus curang itu.

Ilustrasi : miftah/Ceknricek.com

Di Malaysia, ada 50.000 kertas suara yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan caleg Partai Nasdem, Davin Kirana. Untung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bergerak cepat. Lembaga ini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengulang coblosan dengan layanan pos bagi sekitar 320.000 warga Indonesia yang tinggal di Jiran itu.

Tak hanya di Malaysia. Di sejumlah negara lain, banyak pemilih yang tak bisa menggunakan haknya karena surat suara habis atau TPS ditutup. Kasus seperti itu setidaknya terjadi di Sydney (Australia), Osaka (Jepang), Hong Kong, dan Malaysia. Di Inggris, banyak WNI yang sudah terdaftar tapi namanya tidak ada sehingga juga menimbulkan kericuhan.

Di dalam negeri, tepatnya di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, juga ada kertas suara yang sudah tercoblos paslon 01. Kabar ini diungkap Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean. “Saya mendapatkan laporan video dari bawah di Sekayu, surat suara Pilpres sudah dicoblos sebelum pencoblosan untuk 01 (Jokowi-Maruf). Mohon dicek..!!" tulisnya. Informasi surat suara tercoblos juga terjadi di TPS 17-26 Ilir, TPS 25 Kecamatan S3B Ulu dan TPS 11 Kecamatan Sematang Borang, Palembang.

Lalu, di Jayapura, proses pencoblosan di beberapa distrik ditunda. Penyebabnya, menurut Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay karena pengiriman logistik terlambat. “Distrik yang diundur pencoblosannya adalah Distrik Abepura 300 lebih dan Distrik Japsel ada 3 kelurahan, dari lima kelurahan 2 sudah 3 belum, akan disusul," sambungnya.

Pelaksanaan pemilu yang amburadul ini membuka ruang hadirnya pemilu curang. Jika ini terjadi, rakyat menjadi tidak percaya dengan hasilnya. Jika itu terjadi bisa gawat. Capres Prabowo Subianto mengingatkan dalam sejarah di setiap negara, pemilihan umum baru bisa damai ketika pelaksanaannya jujur dan tanpa kecurangan.

Jika mau diibaratkan, lanjut dia, pemilu seperti pertandingan sepak bola. Menurutnya, dalam pertandingan sepak bola di tingkat kecamatan sekalipun, jika ada tim atau kesebelasan merasa wasit yang tidak netral, pasti memancing ketidakpuasan pihak yang merasa dicurangi. "Kalau tidak puas, bagaimana saya bisa jamin. Saya tidak memiliki kekuasaan," tandasnya.

Minat Pemilih Tinggi

Kasus surat suara di LN yang habis, KPU berdalih ini terjadi karena tingginya minat warga Indonesia yang ada di LN. Lalu, KPU mengeluarkan datanya bahwa jumlah DPT yang berada di luar negeri hanya 2 juta. Di sisi lain, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebesar 4-6 juta.

Lantaran DPT hanya 2 juta maka ada 2-4 juta pemilih yang masuk kategori DPK atau Daftar Pemilih Khusus (DPK). Surat suara menjadi kurang karena KPU hanya menyiapkan surat suara sejumlah DPT ditambahkan 2% cadangan. Nah, begitu DPK-nya membludak maka amburadul.

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban, menilai kasus-kasus yang terjadi di LN ini menunjukkan rendahnya kualitas pemilu. “Ternyata budget pemilu puluhan triliun tidak menjamin jurdil. Semoga terhindar dari amuk rakyat semesta,” ujarnya.

Nah, menilik kasus-kasus pemilu tadi, pemilu tahun ini memang banyak masalah. Namun apakah pemilu 2019 sebagai pemilu paling buruk, kita masih perlu menunggu sampai finish, setelah semua tuntas.

Mantan Anggota KPU untuk Pemilu 1999, Edwin Henawan Soekowati, bercerita bahwa pemilu dari 1955-2014, yang paling buruk adalah Pemilu 1999. Pemilu pertama era reformasi ini, menurut dia, penuh dengan kecurangan. Sementara, Pemilu 1955 hasilnya yang paling jujur dan adil, dan penyelenggara pemilunya netral.

“Ini adalah hasil evaluasi 11 kali sejarah penyelenggaraan pemilu tingkat nasional di Indonesia mulai dari era Soekarno, era Soeharto sampai era reformasi tahun 2014,” katanya.

Pernyataan ini dia sampaikan saat jadi narasumber diskusi bertajuk "Kredibilitas, Integritas dan Netralitas KPU/KPUD dalam Penyelenggaraan Pilkada/Pileg/Pilpres" di Jakarta, Senin (19/3). Diskusi ini diselenggarakan oleh Soekarno Hatta Institute.

Menurut Edwin, DPT Pemilu 1999 sangat buruk. "Bahkan saya dan kawan-kawan Anggota KPU (waktu itu) tidak bisa mengakses data pemilih. Data pemilih setiap dapil juga tidak bisa diketahui," katanya.

Demikian pula proses IT penghitungan suara sangat tertutup, dikuasai pihak pemerintah berikut pihak asing yang merupakan donatur penyelenggaraan pemilu.

Edwin menambahkan, ratusan ribu kecurangan dan pelanggaran terjadi dalam Pemilu 1999 dan tidak ada proses hukum. "Data-datanya masih ada, saat KPU lagi memprosesnya tiba-tiba Presiden BJ Habibie menandatangani hasil pemilu itu," lanjutnya.

Lain lagi Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Ia menilai pelaksanaan Pemilu 2014 sebagai yang paling buruk sepanjang pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Menurutnya, Pemilu Legislatif 2014 menjadi bukti konkret rendahnya kredibilitas pelaksanaan pemilu. Kecurangan dan politik uang terjadi di banyak tempat tanpa ada tindakan serius dari seluruh aparatur penyelenggara pemilu. "Pemilu ini paling brutal yang pernah kita laksanakan," katanya.

Pada pileg 2014 itu uang seakan menjadi bahasa politik yang wajib dipakai semua politisi. Dapat dipastikan hanya kandidat yang memiliki modal cukup yang dapat terpilih dan duduk di Senayan. Modus transaksinya juga semakin canggih.

Kala itu, tim dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan sedikitnya 313 praktik kecurangan dengan berbagai modus selama pemilu legislatif. Pemantauan dilakukan mulai 16 Maret hingga 9 April 2014 di 15 provinsi.

Ilustrasi : miftah/Ceknricek.com

Pemantauan yang dilakukan tim ICW difokuskan pada empat isu, yakni pemberian uang, pemberian barang, pemberian jasa, dan penggunaan sumber daya negara. Hasilnya, praktik pemberian barang merupakan modus yang paling banyak digunakan dengan 128 temuan.

Selain itu, ada modus pemberian uang dengan 104 temuan, penggunaan sumber daya negara dengan 54 temuan, dan pemberian jasa dengan 27 temuan. Untuk pemberian uang, nominalnya dimulai dari Rp5.000 hingga di atas Rp200.000. Pemberian barang didominasi dengan pemberian pakaian dan pemberian jasa banyak ditemukan dengan cara memberikan layanan kesehatan atau menggelar acara hiburan.

Nah, angka-angka 2014 itu nanti bisa menjadi pembanding kasus yang sama pada pemilu 2019 ini. Akankah pemilu tahun ini benar-benar yang paling kotor, panas, dan brutal?



Berita Terkait