Ceknricek.com—Rencana Musyawarah nasional (Munas ) VIII Kamar dagang dan industri (Kadin) yang akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, tanggal 30 Juni 2021, menuai pro dan kontra. Sebagian anggota Kadin meminta ajang itu ditunda, lantaran Indonesia sedang ‘darurat’ Covid-19. Salah satunya adalah Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia, John Pieter Nazar, yang meminta Munas Kadin ditunda.
Ia menuturkan telah menyampaikan usulan penundaan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani namun tidak digubris. Alasannya, penyelenggaraan Munas Kadin tersebut atas permintaan langsung dari pihak Istana Kepresidenan.
“Padahal ketum sudah melanggar AD/ART, kini akan melanggar PP tentang PSBB dan UU Kesehatan. Kota Kendari sudah dalam kondisi tidak aman Covid-19, tapi penyelenggaraan munas tetap dipaksakan,”kata John saat konferensi pers secara daring, Minggu (27/6/21) sore.
Lantaran semua upaya sudah mentok, John pun akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan kepada Mabes Polri mengenai penyelenggaraan Munas Kadin tersebut.
"Tidak ada jalan lain karena upaya lain non hukum sudah kami lakukan, upaya organisasi, upaya apapun. Tapi namanya ini bagian dari strategi dari pihak kompetitor kami tidak tahu mungkin sudah disiapkan dari sana semua. Jadi, karena nafsu mereka ingin menang tetap dijalankan di Kendari walaupun ancamannya nyawa. Jadi, kami akan melaporkan segera ke Mabes Polri," ujarnya.
Rencananya, laporan itu akan disampaikan pada Senin (28/6/21) pagi. Harapannya, Mabes Polri akan turun tangan memberikan instruksi kepada Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menunda pelaksanaan Munas Kadin.
"Insya Allah secepatnya paling lambat besok, karena ini sudah sore. kami buat laporan acara ke Mabes Polri tentu perlu waktu dan bukti serta koordinasi dengan teman tim yang akan ke Mabes, jadi kami upayakan paling lambat besok pagi kami sudah ke Mabes Polri,"pungkas John.
Editor: Ariful Hakim
