Saksi dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Idam Kamaruddin menyebut bentuk kecurangan pilpres 2019 terjadi pada pemilih ganda, yaitu anak di bawah dimasukan jadi daftar pemilih. Idam memastikan hal itu terjadi pada kisaran umur satu tahun, dan seterusny

Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil sumpah 15 saksi dan 2 saksi ahli dalam pembukaan sidang lanjutan agenda mendengarkan saksi dan barang bukti, di Gedung MK Jakarta, Rabu (19/6).

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta tim kuasa hukum BPN menyelesaikan bukti-bukti yang belum diverifikasi dengan batas waktu puku 12.00 WIB.

Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden kembali digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Tim hukum Prabowo-Sandiaga tiba di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membawa 15 orang saksi dan 2 ahli yang dihadirkan dalam persidangan dengan agenda mendengarkan saksi dan ahli, Rabu (19/6).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan 300 halaman untuk menjawab gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang dibacakan dalam sidang lanjutan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Selasa (18/6). Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Hasy

Ketua tim hukum KPU, Ali Nurdin, membantah tudingan BPN Prabowo-Sandiaga, yang menyebut pihak KPU melakukan kecurangan pemilu. Hal itu ia sampaikan di dalam sidang kedua sengketa hasil Pilpres 2019, di ruang sidang, Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (18/6)

Kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, menjawab permohonan Prabowo-Sandi yang telah didaftarkan panitera MK pada 11 Juni 2019. "Kami akan menjawab dalil permohonan pemohon sebagaimana permohonan yang diserahkan pada Jumat (24/5) dan didaftar pada 11 Juni 2019," uj

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menegaskan, perlindungan saksi adalah suatu kewajiban yang diatur sebagai landasan hukum. Hal ini diungkapkan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo saat diskusi publik "Jaminan Hukum Saksi dan

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana memasukkan dokumen dan alat bukti tambahan dalam sidang kedua di Mahkamah Konstitusi, Senin (17/6).