02/08/2024, 15:01 WIB
Pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memastikan bakal merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lembaga antirasuah tersebut kembali mendapatkan kepercayaan publik.
02/07/2024, 7:47 WIB
Revisi UU Desa akan disahkan pada saat masa sidang DPR RI mendatang. Karena mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024, DPR RI telah memasuki masa reses.
11/14/2022, 16:55 WIB
Kemandirian organisasi Polri perlunya diperkuat dengan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri dan Periodisasi masa jabatan Kapolri. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
04/30/2021, 23:39 WIB
Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pengundangan revisi UU KPK dibatalkan.
02/24/2021, 11:44 WIB
Facebook akan membuka kembali akses ke artikel berita untuk pengguna di Australia, yang pekan lalu diblokir karena platform tersebut menolak rancangan undang-undang yang akan mewajibkan platform membayar ke penerbit untuk konten berita.
12/19/2020, 19:17 WIB
Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Doni Monardo, meminta DPR RI menjadikan momentum penanganan COVID-19 sebagai pintu masuk untuk revisi Undang-Undang Kekarantinaan.
11/01/2019, 18:54 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU No. 19 tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.
10/31/2019, 17:04 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai kecenderungan politik dunia yang mudah bergejolak.
10/17/2019, 15:13 WIB
Pada Kamis (17/10), UU KPK versi revisi otomatis berlaku. Hari ini telah masuk 30 hari sejak RUU KPK pertama kali disahkan.
10/16/2019, 16:55 WIB
Anggota DPR RI Masinton Pasaribu memastikan UU KPK yang baru akan berlaku mulai besok, Kamis (17/6). UU KPK itu akan berlaku secara otomatis setelah disahkan DPR RI 30 hari lalu pada 17 September 2019.