Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pengundangan revisi UU KPK dibatalkan.

Facebook akan membuka kembali akses ke artikel berita untuk pengguna di Australia, yang pekan lalu diblokir karena platform tersebut menolak rancangan undang-undang yang akan mewajibkan platform membayar ke penerbit untuk konten berita.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Doni Monardo, meminta DPR RI menjadikan momentum penanganan COVID-19 sebagai pintu masuk untuk revisi Undang-Undang Kekarantinaan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU No. 19 tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai kecenderungan politik dunia yang mudah bergejolak.

Pada Kamis (17/10), UU KPK versi revisi otomatis berlaku. Hari ini telah masuk 30 hari sejak RUU KPK pertama kali disahkan.

Anggota DPR RI Masinton Pasaribu memastikan UU KPK yang baru akan berlaku mulai besok, Kamis (17/6). UU KPK itu akan berlaku secara otomatis setelah disahkan DPR RI 30 hari lalu pada 17 September 2019.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta memastikan akan menempuh jalur konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR RI periode 2014-2019.

Dulu, Susilo Bambang Yudhoyono ada yang menganggap peragu dan lamban dalam mengambil keputusan. Ada pihak-pihak yang menggambarkan sang presiden itu sebagai kerbau.

Penolakan dan keberatan revisi UU KPK terus berlangsung sampai saat ini sehingga tetap menjadi perhatian publik, termasuk pendiri dan senior kami di LP3ES, Prof. Emil Salim.