“Rusun itu diperuntukkan bagi pemilik lapak yang berkenan direlokasi. Relokasi ini termasuk membantu pemindahan sekolah bagi nama pemilik lapak.” Ungkap Walikota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko di Jakarta, Selasa (19/11).
Demi mendapatkan informasi hunian tersebut, pemkot telah membuka posko terpadu di lokasi penggusuran sejak Kamis (14/11), yang juga terus disiagakan hingga hari ini.
Posko itu sendiri terdiri atas sejumlah petugas seperti Satpol PP Jakarta Utara, Sudin Perumahan, Sudin Sumber Daya Air, Sudin Bina Marga, Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Sudin Kehutanan.
Selain hunian di rusun Marunda, pemkot juga memfasilitasi sarana pendidikan bagi anak-anak warga agar mereka tetap melanjutkan sekolah.
Sejumlah sekolah pun telah turut disiapkan untuk menampung anak-anak korban penggusuran seperti TK, SD, SMP Terpadu di Marunda. Sementara itu, untuk Sekolah Menengah Lanjutan Atas mereka menyiapkan SMAN 114 dan SMKN 49 di Kecamatan Cilincing.
Atasi Wilayah Kumuh
Sebelumnya, pada hari Kamis (14/11) pemerintah Jakarta Utara dengan dibantu 1.500 personel gabungan dari Kepolisian, Satpol PP dan PPSU telah melakukan penertiban bangunan di jalan Sunter Agung Perkasa VIIl.
Sumber: CNN
Baca Juga: Pemprov DKI Sediakan 9.430 Unit Rusunawa Siap Huni Tahun Ini
Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Jakarta Utara merupakan bagian dari upaya penataan kawasan di sekitar Sunter Agung, yang nantinya lokasi penertiban akan dijadikan jalan inspeksi dengan sarana jogging track dan pembangunan saluran penghubung untuk mengatasi banjir.
Sebelumnya, Sigit juga menuturkan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi dan warga pun sudah setuju."Untuk penataan dan pembongkaran itu, diberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pembongkaran, kita hanya supporting saja," kata Sigit dilansir dari Media Indonesia.
Namun, yang terjadi kemudian adalah bentrokan antara warga dan petugas ketika dilakukan penertiban dari warga yang ingin mempertahankan bangunan mereka yang telah ditinggali sejak puluhan tahun tersebut.
Sementara itu, pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan bahwa yang telah dilakukan Pemprov DKI untuk menertibkan bangunan liar sudah tepat. Namun, ia juga mengingatkan masih banyak titik kumuh di DKI yang juga harus segera ditertibkan.
"Menata Jakarta memang harus tegas. Ikuti rencana tata kota yang sudah ada dan patuhi aturan yang berlaku," ungkapnya.
Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, permukiman kumuh di DKI tersebar di 118 titik dari 267 kelurahan di DKI, atau 45 persen wilayah masih memiliki pemukiman kumuh dengan luas 1.005,24 hektare.
BACA JUGA: Cek AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
