Bamsoet Minta Presiden Jokowi Jadi Saksi Pernikahan Putranya

Ceknricek.com -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/8). Kedatangan politikus Partai Golkar itu untuk mengundang presiden menghadiri, sekaligus menjadi saksi pernikahan putranya.

Menurut rencana, pernikahan putra Bamsoet akan dilaksanakan di Jakarta pada 19 Agustus mendatang. 

"Hari ini saya minta restu atas perkawinan anak saya. Tadi saya mengantarkan undangan dan minta kesediaan beliau menjadi saksi akad nikah putra saya. Alhamdulillah beliau bersedia hadir seperti tahun lalu saat beliau hadir dalam pernikahan putra saya yang kedua," ujar Bamsoet di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Baca Juga: Bamsoet: RUU KKS Diharapkan Mampu Tangkal Ancaman Siber Multidimensi

Menurut Bamsoet, dalam pertemuan tersebut sempat disinggung soal perkembangan Partai Golkar dan munas. Ia mengatakan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden menyerahkan sepenuhnya masalah munas pada mekanisme internal partai.   

"Tidak ada dukung mendukung, dan tidak ada restu-restuan. Di mata beliau, saya dan Airlangga (Hartarto) adalah sama," katanya. 

Bamsoet berpandangan, partai-partai pendukung pemerintah sebaiknya melakukan konsolidasi--Munas, Muktamar atau Kongres--sebelum Oktober agar presiden ataupun partai-partai politik tidak "deal" dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota) mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan. Begitu pula dalam hal penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020.

Bamsoet menyebut langkah yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. PDIP yang menghelat kongres 2019, Kamis-Minggu pekan lalu, sudah menyusun strategi dan konsolidasi. Begitupun PKB yang akan bermuktamar pada pekan depan. Dua partai pendukung pemerintah ini, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan di awal pemerintahan jilid duanya nanti.

"Dengan pergantian kepemimpinan partai politik pendukungnya yang juga berarti berganti kebijakan partai politik tersebut. Jika ketua umum lama berhasil ditumbangkan oleh kepemimpinan baru, hal itu lebih memberi harapan dan menjanjikan pembaharuan dalam menghadapi dan menjawab tantangan 2024 mendatang."

BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.