Ceknricek.com -- Demi mencegah penularan COVID-19 yang masif, sejumlah kepala daerah mengeluarkan peraturan daerah (Perda). Perda tersebut berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi warganya. Pertanyaan selanjutnya, apakah perda tersebut efektif dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu?
Menjawab pertanyaan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa Perda COVID-19 bukan bertujuan menghukum tapi lebih kepada instrumen mengedukasi masyarakat agar lebih menjadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru (new normal).
“Perda ini untuk mengedukasi masyarakat, mewujudkan kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Sumbar," papar Iwan di Padang, Sabtu, (3/10/20).
Lebih lanjut, politisi PKS ini menjelaskan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2020 itu telah disetujui dan mendapatkan registrasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan diundangkan dalam Lembaran Daerah sehingga sudah diberlakukan.
"Aturan ini harus disosialisasikan secara masif. PNS di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pemangku kepentingan di provinsi hingga kabupaten/kota harus aktif memberikan pemahaman pada masyarakat,"katanya.
Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 itu dinilai menjadi solusi untuk 'memaksa' seluruh masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Hal itu didorong oleh fakta masih banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker dan menjaga jarak saat di tempat umum sehingga potensi penyebaran COVID-19 menjadi tinggi.
Imbauan yang dilakukan secara terus menerus tidak efektif untuk menyadarkan masyarakat sehingga perlu perangkat hukum untuk memberikan sanksi agar para pelanggar menjadi jera.
Irwan Prayitno menjelaskan proses tracing dan testing di Sumbar sudah berjalan dengan baik. Namun karena disiplin masyarakat masih kurang maka tingkat penyebaran masih tinggi. Karena itu kemampuan tracing dan testing itu harus diiringi dengan Perda yang bisa memaksa masyarakat untuk taat protokol kesehatan.
Sedangkan dari sisi penegakan hukum pemerintah daerah akan membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Satpol PP, TNI dan Polri maupun perangkat daerah terkait lainnya.
Sebagaimana dilansir Antara, Perda itu memuat sanksi pidana yaitu pada Pasal 101 ayat (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
Pasal 102 ayat (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Dengan adanya Perda COVID-19 tersebut, warga semakin taat menerapkan 3M dalam setiap aktivitasnya sehari-hari.
Indonesia sendiri memiliki 2 opsi dalam mengembangkan vaksin Covid-19. Opsi pertama mengembangkan vaksin Merah Putih yang dikembangkan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Opsi kedua adalah mengembangkan kerjasama internasional. Kerjasama yang pertama yang sudah dalam pendampingan BPOM yakni PT Sinovac dengan PT Biofarma. Lalu kerjasama kedua Sinopharm dengan Kimia Farma bersama Grup 42 dari Uni Emirat Arab dan kerjasama ketiga ialah Genexine dengan PT Kalbe Farma.
Pada perkembangan uji klinis vaksin kerjasama Sinovac dengan Biofarma, sudah dimulai pada 11 Agustus 2020 oleh tim peneliti dari kedokteran Universitas Padjajaran dan subjek uji klinis sebanyak 1.620 orang.
Pada kerjasama vaksin Sinopharm - G42 dengan Uni Emirat Arab, saat ini sudah ada kesepakatan. Uni Emirat Arab berkomitmen menyediakan 10 juta vaksin untuk Indonesia. Pada akhir tahun 2020 diharapkan tercapai. Setelah uji klinis fase 3 vaksin Sinopharm, dimungkinkan industri farmasi Indonesia menjadi bagian dari transfer teknologi produksi vaksin tersebut.
Demi mencegah penyebaran Covid-19, masyarakat diimbau untuk menghindari keluar rumah jika tidak diperlukan, selalu memakai masker, menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dapat dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun serta air mengalir, minum multivitamin tambahan dan istirahat yang cukup.
Baca juga: Akhir Tahun 2020 Pemerintah Targetkan 36 Juta Vaksin COVID-19
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Biaya Maksimal Tes PCR Rp900 Ribu
