Ceknricek.com--Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa ancaman PKI terhadap kedaulatan negara makin nyata. Ia menegaskan bahwa hal itu bukan isu belaka. Namun, nyata dan bukti-bukti itu sudah di depan mata.
"Saya ini kan prajurit, selain mengerti dunia intelijen, bertindak itu berdasarkan data dan fakta. Nah, beberapa fakta itu menunjukkan ancaman PKI ini semakin real," jelasnya dalam talkshow di tvOne, Kamis sore (24/9/20).
Beberapa fakta itu, menurut Gatot, diantaranya film G30S/PKI yang tidak lagi disiarkan di lembaga penyiaran publik. "Yang kedua peristiwa itu sudah tidak ada di pelajaran sekolah," jelas presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini. Kondisi ini membuat generasi muda menjadi ahistoris dengan sejarah bangsa.
Fakta berikutnya adanya pengakuan seorang politisi yang merasa bangga menjadi anak PKI. Berikutnya, ada kegaduhan yang menganggap agama sebagai musuh Pancasila. Padahal sejarah mengajarkan bahwa Pancasila lahir dari kandungan agama, pemikiran para ulama, dan para tokoh pendiri bangsa yang religius.
Berikutnya ancaman yang paling nyata adalah soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dalam RUU itu jelas ingin mengganti Pancasila dengan trisila dan ekasila "Sampai sekarang RUU itu belum dicabut, masih ada dalam daftar," tandasnya.
Baca Juga : Surat Terbuka Presidium KAMI untuk Presiden Jokowi
Dengan terhapusnya dasar negara, menurut Gatot, maka eksistensi negara ini menjadi tidak ada. "Indonesia jadi ada nggak kalau dasar negaranya dihapus? Negara ini sama saja dibubarkan, Jadi semakin nyata, RUU ini indikasi kebangkitan neokomunisme," jelasnya.
Sebagai prajurit Gatot pernah bersumpah akan setia pada NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD 45. "Meski demikian sumpah itu dibawa sampai mati. Nah kalau saya diam melihat Pancasila mau diubah, bagaimana dengan sumpah saya? Saya akan mempertanggungjawabkannya di depan Tuhan. Untuk itulah saya harus bicara bahwa negara ini terancam bubar, jika tidak diselamatkan dari neokomunisme," paparnya.
Gatot mengajak semua pihak agar dalam kondisi pandemi seharusnya semua orang, terutama pemerintah, berkonsentrasi pada penyelamatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. "Jadi tolong jangan dibikin gaduh dengan RUU HIP, sudah pemerintah konsentrasi saja menghadapi pandemi. Cabut saja RUU-nya membuat gaduh," tandasnya.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
