Ceknricek.com -- Kedua majelis Kongres Bolivia dengan suara bulat mengeluarkan undang-undang pada hari Sabtu (23/11) untuk membatalkan pemilihan 20 Oktober yang menjadi perdebatan. Hal ini membuka jalan bagi pemungutan suara baru tanpa mantan Presiden Evo Morales, yang juga merupakan terobosan besar dalam negara yang sedang dilanda krisis politik itu.
Pengesahan RUU itu terjadi ketika demonstran anti-pemerintah mengangkat blokade jalan sehingga para pemimpin kelompok sosial dapat mengadakan pembicaraan dengan Presiden sementara, Jeanine Anez dengan tujuan untuk mengakhiri kerusuhan yang terjadi berminggu-minggu. Lebih dari 30 orang telah tewas dalam bentrokan antara pemrotes dan pasukan keamanan.
Pemilihan Oktober lalu dituding dengan tuduhan kecurangan suara. Proses audit telah menemukan penyimpangan serius dalam hitungan yang membuat Morales memenangi masa jabatan keempat. Morales beserta wakilnya akhirnya mundur di bawah tekanan pasukan keamanan dan massa anti pemerintah pada 10 November, di tengah laporan sengketa dalam pemilu 20 Oktober.
Morales, seorang pemimpin sosialis ikonis di Amerika Latin yang telah berkuasa selama hampir 14 tahun, mengatakan dia digulingkan dalam kudeta dan telah pindah ke Meksiko demi mencari suaka. Para anggota parlemen dalam partai Gerakan Menuju Sosialisme (Movement to Socialism atau MAS), yang mengendalikan mayoritas kursi di Kongres, mengatakan mereka akan menemukan kandidat baru untuk maju dalam pemilihan berikutnya.
Baca Juga: Krisis Bolivia: Senator Jeanine Anez Nyatakan Diri Sebagai Presiden Sementara
Anggota parlemen setuju untuk menunjuk dewan pemilihan baru yang akan ditugaskan untuk menentukan tanggal pemilihan umum. RUU tersebut juga meloloskan calon dari pencalonan jika mereka telah menjalani dua masa jabatan presiden, serta menghapus Morales dari kandidat pemilihan.
Anez, mantan senator dan penentang Morales yang menjabat di kekosongan kekuasaan, dijadwalkan untuk menandatangani undang-undang pada hari Minggu (24/11). Ketegangan terus berlanjut dalam pembicaraan yang diadakan pada hari Sabtu diaman lebih dari selusin pemimpin sosial menuntut Anez mencabut undang-undang yang disahkannya setelah menjabat, yang memberi keleluasaan luas militer dalam menggunakan kekuatan untuk memulihkan ketertiban.
Beberapa juga mendesak jaminan bahwa mereka tidak akan dianiaya setelah serangkaian penyelidikan diumumkan ke Morales dan mantan sekutunya. Sebelumnya, Anez mengatakan dia tidak akan menandatangani RUU yang diusulkan oleh anggota parlemen MAS yang akan memberi Morales hak imunitas dari penuntutan. Perdebatan tentang RUU itu ditangguhkan di Senat pada hari Sabtu setelah serangkaian gelombang kritik.
Di kota dataran tinggi El Alto pada hari Sabtu (23/11), jalan akses ke pabrik gas alam yang telah menjadi titik fokus para pengunjuk rasa masih diblokir. Jalan tertutup van yang penuh dengan penumpang, ban yang terbakar dan puing-puing lainnya masih berserakan di jalan-jalan.
Setidaknya delapan orang tewas dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa di pabrik pada hari Selasa lalu. Media lokal melaporkan bahwa blokade jalan di daerah lain juga telah dicabut sebagai bagian dari jeda dalam demonstrasi anti-pemerintah. Tetapi bentrokan baru meletus pada hari Sabtu (23/11) di wilayah Cochabamba, basis dukungan bagi Morales.
BACA JUGA: Cek BREAKING NEWS, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
