CeknRicek.Com – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang berlangsung hari ini, Rabu, (9/12/20) di sejumlah wilayah Indonesia mendapat pengawasan dan pemantauan langsung dari pemerintah bersama Satgas COVID-19.
Pilkada Serentak 2020 yang berjalan di tengah pandemi COVID-19 dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan corona. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud DM bersama Ketua Satgas COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo memonitor langsung pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Rabu, (9/12/20) Mahfud MD mengungkapkan hingga pukul 14.00 WIB pilkada terpantau berjalan dengan baik.
“Alhamduillah, sampai pukul 14.00 ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan sampai nanti sore tidak ada berita buruk tentang semua ini,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyatakan dari hasil monitoring hingga siang, tampaknya fakta di lapangan menepis kekhawatiran banyak pihak ihwal potensi terjadinya klaster baru penularan COVID-19 dari pilkada. Menurut dia, data menunjukkan tak ada perbedaan signifikan perkembangan COVID-19 di daerah pilkada dengan tidak pilkada.
"Tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya angka yang terinfeksi COVID-19 dengan penyelenggaraan pilkada," kata Mahfud.
Sebelumnya dalam webinar yang sama, Ketua Bidang Data dan IT Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah memaparkan ada 29 kabupaten/kota dengan risiko tinggi COVID-19, 220 kabupaten/kota risiko sedang, 56 kabupaten/kota risiko rendah, dan 4 kabupaten/kota zona hijau.
Anggota Tim Pakar Satgas ini menjelaskan ada lebih dari 227 ribu orang yang dipantau di 34 ribu titik di 299 kabupaten/kota. Menurut Dewi, kepatuhan pemilih untuk menggunakan masker mencapai 96 persen dan kepatuhan menjaga jarak 91,46 persen. Untuk dua kategori tersebut, kepatuhan paling tinggi ada terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan paling rendah di Provinsi Papua.
Dewi Nur Aisyah mengatakan ada 128.094 pemilih yang ditegur lantaran berada di lokasi kerumunan. "Tadi pagi paling tinggi Bali, sekarang Sumatera Utara," kata Dewi.
Selain kepatuhan individu, Satgas COVID-19 juga memantau penerapan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara. Hingga saat ini sudah ada data dari 6.200 TPS di 180 kabupaten kota.
Dewi mengatakan sudah 90 persen TPS menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan hampir 90 persen TPS menyediakan hand sanitizer. Kemudian ada 70 persen TPS yang sudah menyediakan media sosialisasi mengingatkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan, seperti spanduk, poster, hingga pengeras suara.
"Ketersediaan petugas untuk mengingatkan masyarakat di angka 87 persen. Disinfeksi saat ini 77 persen namun angkanya masih akan terus bertambah," ujar Dewi.
Dewi Nur Aisyah melanjutkan, ada 91 persen TPS yang sudah menyediakan sarung tangan plastik untuk pemilih dan 92 persen TPS menyiapkan sarung tangan medis untuk petugas. Para petugas juga disebut sudah menggunakan masker di 95 persen TPS dan faceshield di 93 persen TPS.
"Ketersediaan petugas dengan alat pelindung diri (APD) lengkap di 65 persen TPS, ini untuk mendampingi pemilih dengan suhu tubuh tinggi," tandasnya.
Pemerintah selalu mengingatkan masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak guna mencegah penularan COVID-19.
Baca Juga: Pilkada Serentak Harus Terapkan Protokol Kesehatan
Baca Juga : Pemerintah Daerah Wajib Pastikan Alat Kesehatan Tersedia Jelang Akhir Tahun
