Membongkar Manipulasi dan Kejahatan Investasi Smelter Nikel China di Indonesia

Ceknricek.com--Investasi asing di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi masuk ke tanah air.Iming-iming yang ditawarkan kepada para investor diantaranya adalah segala kemudahan dalam proses perizinan, fasilitas perpajakan dan tenaga kerja murah.

Segala fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh korporasi asal China dengan dalih investasi, tetapi pada kenyataannya tak serupiahpun uang masuk ke tanah air.Demikian rangkuman diskusi publik yang bertajuk "Kumpas tuntas seputar manipulasi investor smelter China di Indonesia" yang diadakah secara daring, Kamis (4/3/22).

Diskusi yang diisi pembicara antara lain Anthony Budiawan (Managing Director·Political Economy and Policy Studies/PEPS), Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia dan Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRESS) itu menyoroti polah investasi korporasi asal China yang membangun pabrik pengolahan (smelter) nikel di berbagai tempat, namun semua alat dan perlengkapan hingga tenaga kerjanya dibawa dari negara mereka.

Mereka mengeruk sumberdaya alam Indonesia dengan harga yang sangat murah, setelah “diolah” menjadi produk setengan jadi berupa Nickel Pig Iron (NPI) yang hanya memiliki kadar 4-9% kemudian diekspor ke negaranya, sehingga nilai tambah yang diharapkan diperoleh pemerintah Indonesia sangat rendah dibandingkan nilai tambah yang didapat negara China.

Sementara sampah pabrik nikel tersebut menumpuk di Indonesia, yang dimasa depan tentunya akan menjadi masalah yang sangat besar bagi bangsa.Investasi smelter nikel di tanah air telah menghancurkan alam. Pihak China hanya menerima bijih nikel kadar tinggi sehingga sampah tambang yang berupa limonite (bijih nikel kadar rendah) yang jumlahnya 2/3 dari penambangan menjadi gundukan tanah yang sewaktu-waktu dapat memicu bencana dan kerusakan lingkungan.

Permasalahan yang lebih krusial adalah penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan dalih tenaga kerja lokal tidak memiliki skill yang dibutuhkan, mereka mengimpor tenaga kerja dari China. Padahal, tenaga kerja yang mereka datangkan tidak sesuai dengan regulasi di Indonesia.

Mayoritas dari tenaga kerja asing yang mereka datangkan adalah pekerja kasar yang di dalam negeri sangat berlimpah seperti Satpam, tukang las, operator alat berat, sopir, dll sebagaimana pengumuman perekrutan yang mereka buat di media berbahasa mandarin. PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) dalam perekrutan tenaga kerja asing telah merelease di dua media asing.

Dari kedua media tersebut diketahui bahwa tawaran gaji yang diberikan sangat tinggi dibandingkan gaji bagi pekerja lokal. Sebagai contoh, untuk pekerjaan sebagai Satuan pengaman diberikan gaji sebesar 10.000 yuan atau setara dengan Rp 22.800.000,-(kurs 1 yuan = Rp 2.280).

Hal ini sangat tidak adil bagi anak bangsa yang bekerja dengan tanggung jawab dan beban kerja yang sama tetapi hanya mendapatkan gaji sesuai upah minimal setempat.

Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkan bahwa para pekerja migran tersebut jumlahnya hanya 10% dari total pekerja? Dan benarkan mereka semua adalah tenaga ahli yang keahliannya tidak dimiliki rakyat Indonesia sebagaimana sering kita dengan dari pihak Pemerintah?

Dari webinar tadi diperoleh data, tingkat pendidikan tenaga kerja asing asal China yang bekerja di industry nikel tanah air komposisinya adalah sebagai berikut:SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Dari komposisi tersebut, yang bekerja di smelter OSS kualifikasiTKA-nya adalah lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%,lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus hanya 4%.Sedangkan pada VDNI hanya 1 dari 608 orangTKA yang memenuhi syarat pengalaman kerja 5 tahun.

Permasalahan tidak hanya pada pelanggaran hukum ketenagakerjaan serta keimigrasian, namun untuk mengelabui hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dan menutupi kejahatan ketenagakerjaan, maka sistem pembayaran gaji para TKA China di bayarkan kepada keluarganya di negara asalnya China, sehingga uang para pekerja tersebut tidak beredar di Indonesia dan tentunya terbebas dari PPH.

Marwan Batubara dari IRESS memperkirakanpotensi kerugian negara akibat manipulasi pajak dan DKPTKA sekitar Rp 37,92 juta per TKA per tahun. Jika jumlah TKA China yang bekerja adalah 5000 orang, maka potensi kerugian negara adalah Rp 189 miliar per tahun. Jika diasumsikan jumlah smelter 20 buah (@ 5000 TKA), maka total potensi kerugian negara Rp 3,78 triliun per tahun!

Apa yang terjadi pada perusahaan smelter VDNI dan OSS patut diduga menjadi modus operandi berbagai investasi China lainnya yang beroperasi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan audit secara menyeluruh.