Menko Polhukam: Masalah di Natuna Tak Ada Negosiasi Dengan Tiongkok | Cek&Ricek wardah-colorink-your-day
Sumber: Senayanpost

Menko Polhukam: Masalah di Natuna Tak Ada Negosiasi Dengan Tiongkok

Ceknricek.com -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) terkait dengan persoalan perairan Natuna. 

Ia berpatokan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu ada lagi negosiasi bilateral. 

"Terkait dengan kapal ikan RRC yang dikawal resmi pemerintah Tiongkok di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok," kata Mahfud, usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1) sebagaimana dikutip Antara. 

Menko Polhukam: Masalah di Natuna Tak Ada Negosiasi Dengan Tiongkok
Sumber: Istimewa

Sebelumnya, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. 

Menurut Mahfud, jika melakukan negosiasi dengan pemerintah Cina, secara tidak langsung Indonesia akan mengakui bahwa ada sengketa antara Indonesia dan China terkait dengan perairan Natuna. 

Baca Juga: Pemerintah Tingkatkan Patroli di Perairan Natuna

Padahal, perairan Natuna milik Indonesia secara utuh sehingga tidak diperlukan negosiasi atau perundingan. Sementara itu, pemerintah China mengklaim secara sepihak perairan Natuna dengan sebutan Nine Dash Line.

Menko Polhukam: Masalah di Natuna Tak Ada Negosiasi Dengan Tiongkok
Sumber: Keuangan.co

"Tiongkok tidak punya hak untuk mengklaim daerah tersebut. Jika kita berunding dengan Tiongkok, kita mengakui bahwa perairan itu ada sengketa. Namun, ini tidak ada sengketa, dan mutlak milik Indonesia secara utuh," ujarnya. 

Mahfud menegaskan, pemerintah akan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna dengan memperkuat patroli untuk menghalau kapal-kapal penangkap ikan asal Cina, yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. 

"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita, dan akan kami usir dengan segala kemampuan yang ada," ujar Mahfud.

BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini


Editor: Farid R Iskandar


Berita Terkait