Ceknricek.com -- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto usai memimpin Rakortas tentang 'Permasalahan Hukum Pascapemilu' di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5).
Menurut Wiranto, tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.
"Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujarnya.
Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri dari beberapa pakar. Saat ini, ia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.
"Tim ini lengkap, dari pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas, sudah saya undang, sudah saya bicarakan," kata Wiranto.
Menkopolhukam menegaskan Indonesia adalah negara yang sah. Ia tidak akan membiarkan negara ini terpecah akibat pemikiran yang memprovokasi massa. Ia juga mencontohkan beberapa kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Menurut Wiranto, siapa pun yang melanggar hukum akan diganjar dengan sanksi yang setimpal dan akan ditindak tegas.
"Bahkan cercaan, makian terhadap presiden yang masih sah sampai nanti Oktober tahun ini. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya, dan kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapa pun itu harus kita tindak tegas," katanya.
Wiranto mengatakan, langkah tegas pemerintah ini diambil untuk menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tak terbawa hasutan-hasutan yang memecah belah bangsa.
"Pemilu sudah selesai, sedang dihitung, kampanye sudah selesai, sudah saatnya kita bersama-sama lagi merajut persaudaraan kita. Makanya masyarakat jangan terhasut ajakan-ajakan yang tidak benar, dan bagi seluruh masyarakat agar tenang, tidak usah khawatir, dan tidak usah takut, karena aparat keamanan tetap solid. TNI-Polisi tetap solid menjaga ketertiban, keteraturan, dan keamanan nasional," kata Wiranto.
