Pemerintah Ngotot Lanjutkan Pilkada, Ini Tanggapan Din Syamsuddin | Cek&Ricek
Foto: Istimewa

Pemerintah Ngotot Lanjutkan Pilkada, Ini Tanggapan Din Syamsuddin

Ceknricek.com -- Di tengah permintaan masyarakt luas agar pemerintah dan DPR menunda pelaksaan Pilkada, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, (KAMI), Din Syamsuddin memberikan tanggapan terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar Desember mendatang.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan bahwa keputusan DPR bersama Pemerintah, dan KPU serta Bawaslu  untuk tetap melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 menunjukkan apa yang disebut dengan Kediktatoran Konstitusional (Constitutional Dictatorship).

“Siapkah Pemerintah menanggung akibat dan resikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat,” tulis Din Syamsuddin dalam rilis yang diterima Selasa (22/9/20).

Din mengungkap aspirasi yang disuarakan oleh NU, Muhammadiyah, Majelis-Majelis Agama, KAMI, dan berbagai Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah apirasi riil rakyat yang sangat prihatin terhadap persebaran Pandemi Covid-19.

Baca juga: ITB Sangat Butuh Din Syamsudin

“Mereka semata-mata ingin menyelamatkan  rakyat dari wabah dan marabahaya. Namun sayang suara moral dan kemanusiaan tersebut diabaikan dan tidak didengar oleh Pemerintah san DPR,” kata Din Syamsudin.

Selain itu, menurutnya sikap Pemerintah  untuk meneruskan Pilkada jelas mengabaikan amanat Konstitusi untuk 'melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia'.

“Ketetapan untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada Desember nanti sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sendiri (PERPPU No. 2/2020),” ujar Din.

Dalam Pasal 201A, Ayat 3, yang menyebut bahwa Pilkada serentak ditunda apabila tidak dapat dilaksanakan karena musibah nasional Pandemi Covid-19 menurutnya mengandung arti bahwa Pemerintah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang ada.  

“Pelaksanaan Pilkada serentak itu juga tidak sejalan dengan ucapan Presiden Jokowi sendiri bahwa Pemerintah lebih mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi, dan tentu juga agenda politik,” tandas Din Syamsuddin.

BACA JUGA: Cek BREAKING NEWS, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini


Editor: Ariful Hakim


Berita Terkait