Oleh Redaksi Ceknricek.com
11/21/2024, 8:33 WIB
Ceknricek.com-- Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) siap untuk mediasi dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, terkait laporan penyebaran berita hoaks buntut kritik proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya mengungkapkan pihaknya tak menutup komunikasi dengan Said Didu.
"Kalau setelah pelaporan ini dan pemeriksaan ini ada mediasi dengan Pak Said Didu, ya saya terima dengan tangan terbuka. Saya tidak menutup komunikasi," kata Surta dalam keterangannya di Tangerang, Selasa (19/11/24).
Menanggapi tawaran Apdesi, Said Didu menolak. Ia menceritakan tawaran mediasi datang lewat seseorang saat ia sedang istrahat makan siang sekitar pukul 15.15 WIB. Said Didu menanggapinya dengan mengatakan hanya berjuang untuk menghentikan penggusuran rakyat di PSN PIK- 2 dan wilayah lain.
"Perjuangan membela rakyat tersebut tidak mungkin dinegosiasikan karena saya bukan pengkhianat,"katanya.
Said Didu juga mengungkap, ia tidak tahu apa yang mau dimediasi karena ia tidak pernah memusuhi Apdesi. Selain itu substansi yang ia sampaikan selama ini adalah kritikan sesuai fakta, bukan berita bohong . Said menyarankan agar pihak terkait memperbaiki pelaksanaan kebijakan agar tidak merugikan rakyat.
Said Didu juga mengaku tidak biasa "bekerja" di ruang tertutup.Terkait tuduhan berita bohong, Said Didu mengungkap Apdesi secara terbuka ada hubungan langsung dengan pembebasan lahan untuk PIK-2. Hal ini terlihat dari foto kantor pembebasan lahan dan lokasi proyek PIK-2 tertulis "didukung oleh Apdesi Kab. Tangerang".
"Selain itu saya tidak bisa musyawarah dengan pihak penggusur rakyat. Kepala Desa adalah pejabat publik, sehingga boleh dikritik. Transaksi jual beli tanah di PSN PIK-2, seperti umumnya, dipastikan melibatkan aparat desa,"kata Said.
Daripada meminta mediasi, Said Didu menyarankan Apdesi untuk melakukan hal-hal berikut:
1) Hentikan dukungan Apdesi kepada pengembang penbebasan lahan PIK-2, karena itu bentuk kolusi dan bisa mengarah ke korupsi.
2) Minta dan sebarkan peta batasan PSB PIK-2 yang sebenarnya hanya 1.755 Ha tapi kenapa sampai Tanara ?
3) Buka ke masyarakat izin lokasi PSN PIK-2
4) Buat Tim penaksir harga dan minta konsultan penaksir harga untuk membuat patokan harga minimum tanah rakyat yang mau menjual ke pengembang.
5) minta daftar dan besaran ganti rugi asset negara (jalan, sungai, irigasi, jalan, pantai dan laut).
Editor: Ariful Hakim
