Oleh Zainal Bintang*
Ceknricek.com - “Vox Populi Vox Dei” adalah bahasa Latin yang artinya “Suara Rakyat Adalah Tuhan”. Frasa yang dapat dikatakan sangat klasik ini , namun selalu muncul dan menjadi aktual ketika menjadi penanda sebuah peristiwa penting politik di manapun juga. Dan hari ini di Indonesia – di era tahun politik ini – frasa klasik itu kembali mencuat menjadi sangat aktual dan menjadi nyanyian bersama kebahagiaan rakyat di akar rumput. Mendahului pesta demokrasi sesungguhnya pada tahun 2019.
“Suara rakyat” tersebut, telah menjadi head line semua media di hari – hari ini paska Pemilukada serentak 171 daerah pada 27 Juni 2018. Hasil Pemilukada itu telah memaksa berubahnya konstalasi perimbangan kekuatan politik tanah air. Merontokkan kepercayaan rakyat kepada partai politik. Bahkan telah membuat sejumlah lembaga survei nyaris kehilangan kepercayaan rakyat.
Sebagai contoh, kasus kemenangan kotak kosong di Makassar yang telah menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan di luar negeri. Soalnya hasilnya itu dirasakan aneh dan tidak lazim namun faktanya benar adanya.
Tentunya yang paling bisa memahami sisi yang hakiki dari kasus kotak kosong bukan hanya warga Sulawesi Selatan. Bahkan juga oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Goncangan itu sangat keras, terutama di Jakarta sebagai pusat sumbu perputaran politik nasional. Sebagai episentrum perpolitikan. Dengan spektrum yang sangat luas.
Seharusnya para elite politk Indonesia, khususnya para pimpinan tertinggi partai politik perlu secara bersamaan, sekarang ini, melakukan komtemplasi berjamaah untuk merespons kemunculan isyarat alam yang sangat alami. Sebuah pertanda alam yang cenderung mengoreksi seluruh rekayasa politik yang dibangun melalui koalisi akal – akalan yang dilandasi nafsu berkuasa yang menghina nalar.
Perilaku elite politik yang mengelola perpolitikan dengan memakai kalkulator yang dikenal dalam budaya ekonomi sebagai proses jual – beli, perlu mereka kaji ulang. Kalkulator dan tumpukan uang bukanlah instrumen yang konstruktif di dalam membangun demokrasi untuk melandasi pendidikan politik.
Koalisi gemuk partai politik yang sangat marak dan berubah – ubah bentuk setiap saat untuk meraih kemenangan secara paksa, tidak bisa menghindar dari tuduhan sebuah praktek tidak wajar, diantaranya tindakan memborong parpol dan menyebar uang politik. Bahkan menjadi lahan subur hampir semua elemen kejahatan perpolitikan, yang seharusnya diharamkan dalam konteks membangun sebuah masyarakat yang sehat dan rasional di masa depan.
Yang sangat memprihatinkan, karena praktek memborong parpol dalam suatu hajat yang disebut koalisi untuk memastikan kemenangan seorang calon, sungguh sangat tidak elegan dan menciderai hak poltik dan aspirasi masyarakat yang murni yang ada di akar rumput.
Ada gejala terbaca oleh publik belakangan ini, adalah adanya permufakatan tidak sehat para elite parpol membangun koalisi semu, yang mau memaksa rakyat supaya terarah memilih seorang calon, - katakanlah calon presiden - yang sudah diframing oleh mereka – apabila berhasil terpilih – akan dijadikan atau menjadi sinterklas pembagi kekuasaan atas cabang – cabang kekuasaan negara sebagai balas jasa atas budi baik mereka yang aneh itu.
Framing politik atau pembingkaian politik yang sangat agresif belakangan ini, adalah sebuah upaya menggiring rakyat berjalan menuju ke pada satu titik opini tertentu, yang dikampanyekan terus menerus melalui berbagai alat peraga politik : seperti tim sukses, komunitas relawan, jaringan medsos (mungkin juga hoaks), media mainstream, online dan layar televisi. Semua dimobilisasi dengan menggunakan instrumen negara, baik secara terang – terangan maupun secara terselubung.
Akumulasi aktifitas yang tidak sehat tersebut di atas, sebenarnya secara terbuka telah meminggirkan aspirasi rakyat yang asali. Memotong hak rakyat untuk menikmati kedaulatannya yang diberikan oleh konstitusi. Terjadilah pemaksaan kehendak, baik secara perorangan maupun oleh lembaga untuk menaklukkan rakyat agar bergabung di dalam pola pikir mereka yang kacau itu.
Yang memprihatinkan, karena aspirasi rakyat yang terdzolimi itu tidak mendapatkan perlindungan dari mereka – terutama lembaga – yang oleh konstitusi diberi amanat untuk menghormati dan menyalurkan aspirasi rakyat, dan untuk itu mereka digaji dari uang rakyat. Inilah langkah awal dari penghianatan dan penghinaan kepada aspirasi rakyat.
Rakyat tentu saja jelas tidak memiliki perangkat perlawanan formal lagi. Karena lembaga yang bertugas sebagai penyampai artikulasi rakyat – seperti dewan perwakilan rakyat di semua tingkatan-telah dibajak oleh sutradara sandiwara politik besar ini untuk melanggengkan dan atau untuk merebut kekuasaan melalui jalan pintas yang penuh kuman.
Jika dibuat perbandingan kekuatan dalam konteks perebutan kekuasaan tersebut, sangat jelas kekuasaan sang petahana atau yang sedang mengelola negara jauh lebih unggul dalam konteks menjaring atau membentuk opini publik dari pada mereka yang disebut beroposisi.
Mereka menguasai semua instrumen formal disemua tingkatan.Memiliki jadwal sosialisiasi di mata rakyat, melalui kamuflase peresmian berbagai proyek yang notabene yang dibiayai rakyat. Cara berkompetisi seperti ini jelas tidak sehat. Tidak sehat bagi demokrasi. Tidak sehat sebagai pendidikan politik. Dan pada akhirnya melahirkan rakyat yang tidak sehat pula cara berfikirnya.
Dari sisi inilah sebenarnya yang menjelaskan, bahwa ratap tangis dan luka di hati rakyat sudah mencapai titik kulminasi. Rakyat tidak dapat mengadu kepada lembaga formal yang sebenarnya mereka yang biayai. Bahkan untuk sekedar curhatpun rakyat sudah tidak diberi ruang dan waktu.
Dan oleh karenanya sangat masuk akal apabila alam turun tangan memberikan jalan keluar kepada rakyat yang tertindas dan terbajak aspirasinya dalam bentuk satire : kotak kosong!
Fenomena kotak kosong tidak boleh dinafikan begitu saja. Bagaimanapun kita harus melihatnya sebagai anak kandung demokrasi yang lahir sebagai perlawanan dan antitesa terhadap tesa elite politik, yang ngawur, pragmatis yang menggirng dan membangun demokrasi di negeri melalui lorong gelap yang penuh anomali.
Maka harus dibaca, kemenangan kotak kosong di Makassar adalah pertanda perlawanan dan artikulasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia, yang kecewa kepada partai politik, karena dirasakan sepertinya telah berubah fungsi sebagai pembajak. Para pembajak yang politisi itu secara sadar menggunakan teori Machiavellism : tujuan menghalalkan segala cara!
Pada akhirnya apa yang terjadi di Makassar harus dibaca sebagai sebuah early warning atas adanya ancaman gejala tsunami politik yang membahayakan dataran demokrasi di Indonesia di masa datang.
Mungkin untuk menggambarkan fenomena politik tersebut diatas , tidak ada salahnya menyebut salah satu judul judul buku penulis novel kenamaan Indonesia asal Minang, Moh. Navis yang berjudul : “Robohnya Surau Kami”.
*Zainal Bintang, wartawan senior & pemerhati sosial budaya.
