Ceknricek.com -- Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan penyediaan vaksin COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan meminta bantuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk melatih para tenaga medis dalam menangani vaksin corona.
Rencananya pada November atau Desember, Vaksin COVID-19 sudah bisa diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Namun, proses distribusi dan logistik vaksin bukan hal yang gampang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya pada acara Capital Market Summit and Expo secara virtual di Jakarta, Senin, (19/10/20) mengakui logistic dan distribusi vaksin tidak murah dan mudah. Alasannya perlu penyimpanan secara khusus dan harus didistribusikan ke seluruh Indonesia.
“Vakin ini harus disimpan dalam suhu minus, ada minus dua, minus tujuh dan itu bagi Indonesia berarti tantangannya luar biasa dari sisi logistic,”paparnya.
Pemerintah, lanjut dia telah mencadangkan anggaran untuk kebutuhan logistic dan distribusi vaksin COVID-19 dalam tahun jamak atau multiyear.
“Untuk anggarannya saya sediakan untuk tahun ini maupun tahun depan secara bertahap,”akuinya.
Sri Mulyani menjelaskan sekarang Kementerian Kesehatan membuat perencanaan di semua provinsi terkait vaksinasi termasuk prioritas utama yang akan mendapat vaksin.
Seperti diketahui, sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran pembayaran uang muka vaksin untuk tahun ini sebesar Rp3,8 triliun. Sementara anggaran vaksin tahun jamak sebesar Rp37 triliun.
Seperti dilansir Antara, untuk prioritas penerima vaksin, pemerintah menetapkan tenaga kesehatan menjadi kelompok pertama. Pemerintah telah menyusun prioritas penerima untuk vaksinasi total mencapai 160 juta di antaranya tenaga medis, TNI/Polri, aparat hukum sebanyak 3,5 juta orang.
Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama hingga perangkat daerah lima juta orang, tenaga pendidik mulai PAUD hingga dosen perguruan tinggi swasta dan negeri sebanyak 4,3 juta. Selanjutnya, aparat pemerintah pusat dan daerah serta legislatif sebanyak 2,3 juta orang, dan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 96 juta orang dengan jumlah semuanya mencapai 102 juta orang. Eddy
Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi-Kesehatan Berhasil Jika Semua Peduli untuk Kerja Sama
