Ceknricek -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah. Secara nasional dalam kurun 4 tahun (2015-2018), program BSPS telah membedah 494.169 unit rumah.
“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (12/4).
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program BSPS salah satunya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018, Kementerian PUPR telah menyalurkan BSPS untuk 11.327 unit rumah tidak layak huni. Bantuan tersebut tersebar di 16 Kabupaten/Kota, 106 Kecamatan dan 274 Desa/Nagari. Masing-masing di Kecamatan Lintau Buo Utara 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit dan Lubuk Jantan 24 unit.
Selanjutnya pada tahun 2019 Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 7.000 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat akan diperbaiki melalui program BSPS. Bantuan tersebut tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 75 Kecamatan dan 263 Desa/Nagari.
Sumber: Kementerian PUPR
Pada kunjungan kerja tersebut, Abdul Hamid hadir mendampingi Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Mufidah Jusuf Kalla saat berkunjung ke kampung halamannya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Mufidah Jusuf Kalla mengatakan sangat mengapresiasi program BSPS ini karena dinilai mampu mendorong masyarakat untuk bergotong royong dalam rangka menciptakan rumah yang layak dan nyaman.
Menurut Khalawi, program BSPS di Provinsi Sumbar merupakan bagian dari program nasional BSPS di tahun 2019. Secara nasional, targetnya dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan. Yakni, peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sendiri sebesar Rp4,28 triliun.
Khalawi mengatakan, dalam program BSPS pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong. “Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian, mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang,” terangnya.
Pemberian BSPS dilakukan berdasarkan readiness criteria yang diusulkan dari Bupati/ Walikota dan Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dalam kunjungan tersebut, Khalawi beserta Mufidah Jusuf Kalla juga melihat lokasi Sentra Industri Tenun di Nagari Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sentra tenun terbesar di Indonesia. Pada lokasi tersebut, Kementerian PUPR juga membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk para peserta pelatihan tenun dengan 35 kamar.
Sumber: Kementerian PUPR
Pembangunan Rusun ini dibiayai dana APBN tahun Anggaran 2017 dan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Rusun ini terdiri dari tower 3 lantai dengan jumlah 35 unit termasuk 2 unit difable dan tersedia ruang serbaguna. Rusun dapat ditempati sebanyak 70 orang. Penyediaan hunian layak ini merupakan dukungan Kementerian PUPR bagi pelestarian budaya tenun di Indonesia.
Pembangunannya dikerjakan oleh Kontraktor PT Adhitama Royal Kontruksi dengan nilai kontrak Rp 9,4 miliar dan pengadaan meubelair dilakukan oleh PT Anugerah Multikont Mandiri senilai Rp449 juta.
