Ceknricek.com -- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ketiga, Selasa (17/12)-Kamis (19/12), di Hotel Sultan, Jakarta. Jadwal ini lebih cepat dari agenda awal munas lima tahunan yang seharusnya digelar pada Februari 2020.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Munas Ketiga Hanura, Benny Ramdhani, dalam konferensi pers di Kantor DPP Hanura, di City Tower, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
"Banyak aspirasi yang disampaikan 34 provinsi, 514 dewan pimpinan cabang yang meminta pelaksanaan munas dipercepat di forum rapat pimpinan daerah yang dilaksanakan 1-12 Oktober," ujar Benny.
Menurut Benny, Munas akan dibuka Selasa (17/12) pukul 19.00 WIB. Ia menyebut persiapan saat ini sudah mencapai 99 persen. Ia mengklaim para kader hingga tingkat anak ranting siap ikut menyukseskan munas tersebut.
Foto: Ashar/Ceknricek.com
Munas akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Partai Hanura periode 2017-2019 di bawah pimpinan Oesman Sapta Odang. Munas juga membahas pandangan umum dari DPD, pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, rekomendasi dan program umum, pemilihan ketua umum, dan posisi Hanura di 2020-2024.
Karena berdekatan dengan hari ulang tahun Hanura ke-13 yang jatuh pada 21 Desember 2019, Benny mengatakan Munas akan berlangsung secara internal. Ia menegaskan tak ada pihak luar yang diundang.
"Kami enggak undang pihak luar, termasuk Presiden, menteri kabinet, ketua umum parpol. Itu nanti akan dihadirkan di hari ulang tahun partai yang ke-13," kata Benny.
Baca Juga: Wiranto Tidak Akan Mundur dari Ketua Dewan Pembina Hanura
Benny memastikan, Munas ketiga Hanura akan digelar tanpa kehadiran Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto. Menurut dia, Wiranto tidak ada dalam struktur dewan pimpinan pusat sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Hanura yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum HAM.
Foto: Ashar/Ceknricek.com
"Dalam surat itu tidak ada dewan pembina. Ini juga penting untuk dijelaskan, karena Pak Wiranto selalu menyampaikan ke publik bahwa dirinya adalah dewan pembina," katanya.
Kepengurusan DPP Partai Hanura yang tercantum dalam Surat Keputusan Kemenkumham hanya memuat dewan penasihat dan kehormatan partai.
Sejarah dewan pembina menurut Benny diusulkan oleh Wiranto setelah menjadi Menkopolhukam pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.
”Beliau tidak jadi ketua umum, beliau ingin dinaikkan posisinya menjadi ketua dewan pembina dan itu diusulkan di Munaslub Bambu Apus. Tapi, ternyata Menkumham tidak pernah mengakui AD-ART produk Bambu Apus. Yang diakui adalah AD-ART Munas Solo," ujarnya.
Meski sudah memasuki H-1 pemilihan, Benny mengatakan sejauh ini belum ada calon ketua umum lain kecuali calon inkumben, Oesman Sapta Odang. Hal ini tercermin dari perkembangan politik Rapimda di 34 provinsi, yang juga diikuti oleh DPC. "Salah satu hasil Rapimda dan Rapimnas yang jadi keputusan, muncul baru satu nama yaitu Bapak Oesman Sapta," kata Benny.
BACA JUGA: Cek Berita AKTIVITAS PRESIDEN, Informasi Terkini Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
Editor: Farid R Iskandar
