UMP Kecil, Jadi Pahlawan Devisa Saja | Cek&Ricek wardah-colorink-your-day
Sumber: Tribun

UMP Kecil, Jadi Pahlawan Devisa Saja

Ceknricek.com -- Kerja di luar negeri itu keren. Sudah gaji gede, jika pun “susah” nggak dilihat keluarga. Begitu alasan banyak pekerja migran Indonesia atau PMI, nama lain dari TKI, tenaga kerja Indonesia. Ada yang menyebut, kerja di negeri orang adalah sebagai bagian dari “hijrah”. Hijrah dari kemiskinan menjadi berkecukupan. Jika di negeri sendiri miskin, ya mending hijrah ke negeri orang lain.

Kini yang lagi jadi pembicaraan adalah bekerja di Korea Selatan. Upah minimum di Negeri Ginseing itu lumayan menggiurkan: Rp21 juta. Jumlah itu lumayan tinggi jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi di Jawa yang kendati sudah naik 8,51%, tetap saja cuma menjadi sebesar Rp1,8 juta untuk Jawa Barat dan Rp1,7 juta untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Asyiknya, bekerja di Korsel tak perlu pendidikan tinggi. Lulusan SMP pun jadi. Lantaran gaji yang tinggi itu, Konselor Minister pada Kedubes RI di Seoul, Korea Selatan, Aji Surya pernah bercerita TKI Korea termasuk makmur. Bahkan, beberapa TKI bisa membeli mobil di Korea. "Mana ada TKI seperti itu di negara lain?" katanya.

TKI di Korea Selatan terlindungi hukum, asuransi, dapat tempat tinggal, makan hingga gaji tiap bulan. Jika rajin, TKI Korea Selatan bisa mencapai Rp30 juta dan ada yang lebih dari itu. Bahkan, komunitas TKI Muslim di Negara Ginseng itu bisa membangun masjid senilai Rp40 miliar.

Sumber: Tribunnewa

Angka pendapatan TKI Rp30 juta juga dilansir Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (4/11) lalu.

Plt Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, menyebut TKI bergaji Rp30 juta itu bekerja di sektor manufaktur atau perikanan. Dari pendapatan itu, mereka bisa menabung hingga mencapai miliaran rupiah.

Menurut dia, dari tahun 2011 hingga 2019, total TKI yang bekerja di Korea Selatan sebanyak 56.283 orang.

Pemerintah Korea Selatan membutuhkan 8000 orang TKI untuk tahun 2019. Perwakilan lembaga departemen tenaga kerja Pemerintah Korea Selatan untuk Indonesia, Choi Jhong Yun, mengatakan sejumlah perusahaan di Korea Selatan seperti dari sektor manufaktur membutuhkan 4.900 pekerja dan 3.000-an lebih dari sektor lain seperti perikanan. "Pabrik-pabrik mengalami kekurangan tenaga kerja, sehingga Korea mendatangkan buruh dari 16 negara, salah satunya dari Indonesia," katanya.

Indonesia memiliki skema kerja sama Government to Government (G to G) dengan Korea Selatan untuk penempatan TKI. Banyak TKI yang direkrut tamatan SMP. Selain ke Korea Selatan, Indonesia juga memiliki program G to G dengan Jepang. Di Negeri Sakura itu, lowongan terbesar adalah sebagai care worker. Skema lainnya adalah kerja sama Pemerintah-Private atau Government to Private (G to P) dengan Kanada.

Pahlawan Devisa

Selain mengubah nasib, mensejahterakan keluarga, bekerja di luar negeri membantu negara ini menyembuhkan penyakit defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD). Kiriman duit para TKI bisa memberkokoh neraca pembayaran kita. Itu sebabnya, para perantau yang rajin mengirim dolar ke Indonesia disebut pahlawan devisa.

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa penerimaaan remintasi (pengiriman uang) dari pekerja migran selama 2018 mencapai US$10,97 miliar atau setara dengan Rp153,58 triliun. Remitansi dari pekerja migran meningkat 24,66% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai US$8,8 miliar.

Sumber: Liputan6

Dalam neraca transaksi berjalan, remitansi dari pekerja migran masuk dalam kelompok pendapatan sekunder. Pos ini mencatatkan surplus US$6,89 miliar pada 2018, naik dari 2017 yang tercatat US$4,5 miliar.

Surplus pendapatan sekunder disebabkan karena penerimaan mencapai US$12,22 miliar, sementara pembayaran hanya US$5,32 miliar.

Asal tahu saja, seluruh pos dalam neraca transaksi berjalan tercatat mengalami defisit, kecuali pos pendapatan nonmigas dan pendapatan sekunder. Total defisit neraca transaksi berjalan pada 2018 mencapai US$31,1 miliar atau 2,98% dari PDB. Tingginya defisit transaksi berjalan menyebabkan Neraca Pembayaran Indonesia defisit US$7,1 miliar, tertinggi sejak 2013.

Baca Juga: Lima Tahun ke Depan, Pariwisata Siap Jadi Penyumbang Devisa Terbesar

Sayangnya, sejak kuartal II/2019 nilai remitansi mulai menunjukkan perlambatan pertumbuhan secara tahunan (year-on-year/yoy). Berdasarkan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang dirilis BI, nilai remitansi TKI hanya tumbuh 2,11% yoy sepanjang kuartal II/2019, menjadi US$2,90 miliar. Realisasi ini di bawah capaian kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,11% yoy.

Angka pertumbuhan tersebut juga jauh di bawah tahun lalu. Remitansi TKI tercatat naik 23,61% yoy pada kuartal I/2018 dan meningkat 29,68% secara tahunan pada kuartal II/2018.

Melambatnya pertumbuhan remitansi TKI sepanjang semester I/2019 disebabkan berkurangnya pengiriman uang pekerja asal Indonesia di sejumlah kawasan. BI mencatat remitansi TKI dari kawasan Asean turun 9,29% menjadi US$898 juta per akhir Juni 2019. Penurunan kiriman uang juga terjadi dari kawasan Amerika, yang mencapai 66,6% menjadi hanya US$2 juta, pada periode yang sama.

Sumber: Kompas

Sementara itu, kiriman uang dari TKI di kawasan Timur Tengah tercatat stagnan. Nilai remitansi pekerja migran asal Indonesia di sana tak berubah dari angka US$1,11 miliar pada akhir semester I/2019. Kenaikan remitansi hanya terjadi dari TKI di kawasan Asia, yang tumbuh 22,37% menjadi US$875 juta.

Komisi untuk Bank

Remitansi juga menjadi salah satu penyuplai pendapatan perbankan. Senior Vice President Retail Deposit Product & Solution Bank Mandiri, Muhamad Gumilang, mengatakan frekuensi transaksi remitansi hingga Agustus 2019 mencapai 600.000 transaksi atau tumbuh 4% secara tahunan (year on year/yoy).

Volume remitansi retail per Agustus 2019 mencapai US$13 juta atau tumbuh sebesar 2% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menargetkan bisnis tersebut dapat tumbuh 10% hingga akhir tahun 2019.

Sumber: Kumparan

Bisnis remitansi tersebut menyumbang kontribusi pada pendapatan non-bunga, khususnya pendapatan komisi (fee based income/FBI), Bank Mandiri sebesar 5%. FBI Bank Mandiri dari remitansi ritel pada semester I/2019 mencapai Rp91 miliar.

Sekitar 70% transaksi incoming remittance berasal dari Malaysia, Hong Kong, Saudi Arabia, Amerika Serikat, dan Singapura. Sedangkan untuk transaksi outgoing sebanyak 50% dilakukan ke negara Singapura, China, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Australia.

Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mencatat kenaikan pendapatan komisi dari bisnis remitansi sebesar 12,1% secara tahunan hingga Agustus 2019. “Jumlah keseluruhan transaksi incoming remittance hingga Agustus 2019 mencapai 5,1 juta transaksi atau tumbuh 12,1% (yoy) dengan volume mencapai Rp377,9 triliun,” ujar Corporate Secretary BRI, Hari Purnomo kepada kepada Bisnis, 9 Oktober lalu.

Baca Juga: Sebulan Terakhir, Cadangan Devisa Indonesia Tergerus US$2,1 Miliar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. juga begitu. Direktur Tresuri dan Internasional BNI, Bob Tyasika Ananta, mengatakan perseroan memasang target pertumbuhan dua digit hingga akhir 2019. “Volume transaksi remitansi BNI hingga September 2019 tumbuh 15,4% secara tahunan atau sekitar US$71 miliar pada september 2019,” katanya.

Sumber: Detik

Bob mengutarakan, pendapatan FBI yang didapat dari transaksi dari remitansi mencapai sekitar Rp150 miliar hingga September 2019. Nilai tersebut memberi kontribusi sekitar 3% dari total fee based BNI

Hingga September 2019, BNI melayani transaksi remitansi secara global dari seluruh dunia melalui 6 kantor cabang luar negeri, di antaranya Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York.

Di samping itu, BNI melayani lebih dari 1.500 koresponden, termasuk bank dan perusahaan remitansi, serta penempatan 13 Remittance Representative di negara-negara yang menjadi  tujuan penempatan PMI.

Selain tidak menjadi beban bagi negara, bekerja di luar negeri bisa mengubah ekonomi keluarga. Jika tabungan dirasa cukup, bisa membuka usaha di negeri sendiri. Dengan begitu, tidak perlu menjadi bagian dari 8 juta penganggur di negeri ini.

BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.



Berita Terkait