Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018 terus didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tancap gas dalam upaya pemberantasan korupsi oleh pejabat daerah.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 17 tersangka kasus jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2021.

KPK meringkus sebanyak 10 orang terkait operasi  tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) dini hari.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan perkara korupsi serta gratifikasi saat menggeledah rumah Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono.

Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegakkan hukum secara tegas atas perilaku korupsi pejabat pemerintahan diwujudkan kembali dalam bentuk penyitaan harta benda

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan 18 orang sanksi telah diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam kasus dugaan tindak pidana jual beli jabatan.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.