01/23/2025, 20:52 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabinet Merah Putih pada Selasa. Langkah ini memastikan transparansi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
03/01/2023, 10:53 WIB
Eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
10/29/2021, 14:37 WIB
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan selain melakukan langkah mitigasi bencana hidrometeorologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan selama serta usai fenomen
06/21/2021, 14:36 WIB
Tim Gakkum KLHK bersama Polda Bengkulu, Balai Besar TN Kerinci Seblat, dan BKSDA KLHK Wilayah Bengkulu-Lampung menangkap MJY (40)
06/12/2021, 13:45 WIB
Populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dan elang jawa (Nisaetus bartelsi) bertambah setelah kelahiran dua anak badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon dan menetasnya telur elang jawa di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
03/12/2021, 17:48 WIB
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati mengklaim bahwa tidak semua jenis fly ash dan bottom ash (FABA) atau abu sisa pembakaran batu bara dikeluarkan dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
03/04/2021, 10:05 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim telah merampungkan total 3,2 juta hektare program restorasi lahan gambut yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.
12/18/2020, 22:54 WIB
PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk menerima penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2020 dalam peringkat Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
12/18/2020, 12:48 WIB
Pemerintah memulangkan 11 orangutan sumatera (Pongo abelii) korban perdagangan satwa liar dari Thailand dan Malaysia ke Indonesia pada Kamis, 17 Desember 2020.
11/16/2020, 15:03 WIB
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik Peraturan Menteri (Permen) tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate bakal meminggirkan rakyat dan memicu terjadinya konflik di Indonesia.
