02/12/2024, 11:52 WIB
Para penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta menjaga netralitasnya di Pilpres 2024.
01/31/2024, 7:47 WIB
Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, menanggapi permintaan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah agar Presiden Joko Widodo mencabut pernyataannya terkait presiden boleh berkampanye dan memihak.
01/25/2024, 14:42 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) untuk memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye serta memihak pada pemilihan umum (pemilu).
12/02/2023, 15:58 WIB
Netralitas akan dijaga secara maksimal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pemilu 2024. Kode etik yang mengatur netralitas MUI saat ini tengah disusun.
12/02/2023, 10:09 WIB
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo meyakini KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak mampu membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam menangani berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi TNI AD pada khususnya,
11/27/2023, 15:16 WIB
Penandatanganan komitmen netralitas aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), digelar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Gerakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
11/20/2023, 10:20 WIB
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya setiap personil TNI untuk menjaga netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik P
11/17/2023, 10:44 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa Polri netral dan tidak akan melakukan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024.
11/13/2023, 7:43 WIB
Strategi playing victim yang diterapkan Megawati, berdasarkan hasil survei, nampaknya mengalami kegagalan. Inilah yang membuat Mega sepertinya mengalami kepanikan.
07/16/2023, 12:46 WIB
Dalam beberapa kesempatan terkait sikap politik organisasi, Doni Monardo melansir pernyataan tegas. Dalam AD-ART sudah jelas, pengurus PPAD yang berpolitik praktis, harus mengundurkan diri.