Benang merah antara langkah Terawan yang inkonstitusional dengan penerusnya terlihat secara kasat mata bahwa Permenkes 81-2019 telah mendegradasi sifat KKI sebagai badan yang otonom, mandiri, non-struktural, dan bersifat independen.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya untuk menjaga ketertiban tata kelola data secara bertahap, karena hal itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Indonesia mendapat kepercayaan dunia untuk mendorong prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat global.