Ceknricek.com -- Dosen Akademi Televisi Indonesia (ATVI), Agus Sudibyo meluncurkan buku disertasinya berjudul "Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben" yang merupakan hasil desertasinya di STF Driyarkara.
Buku dari telaah kritis terhadap pemikir Italia, Giorgio Agamben yang memproblematisir hubungan antara keadaan-status darurat state of expectation dengan demokrasi itu, menunjukkan bahwa demokrasi selalu lahir dari rahim keadaan darurat.
"Manifestasi keadaan darurat itu adalah revolusi, suksesi, reformasi, kudeta, people power. Pertanyaannya, setelah situasi transisional berlalu, bagaimana keadaan darurat ditempatkan dalam normalitas negara demokrasi?" kata Agus di Hall Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (25/6).
Sumber: Tyo/Ceknricek.com
Agus menjelaskan, dalam konteks Indonesia, kajian disertasinya terhadap Giorgio Agamben itu bisa menjadi peringatan kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru menyatakan keadaan darurat untuk menangguhkan sebuah keputusan demokrasi.
Sebab, hal itu bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Klaim keadaan darurat sebaiknya tidak dilakukan berlebihan.Keadaan darurat juga menjadi alasan pembenar bagi kelompok masyarakat untuk melawan hukum dan kekuasaan resmi.
"Ketika kedaruratan begitu sering didalilkan untuk melegitimasi langkah-langkah ekstra konstitusional, maka sulit untuk membedakan keadaan krisis dan keadaan normal, antara keberadaan hukum dan kekosongan hukum," lanjutnya.
Normalitas Demokrasi
Agus menambahkan, Giorgio Agamben menyebut dalam penelitiannya bahwa rezim demokrasi tidak secara konsekuen menempatkan keadaan darurat sebagai momentum sejarah yang cukup sekali saja terjadi.
Sumber: Tyo/Ceknricek.com
Dalam kata lain, demokrasi hampir selalu lahir karena adanya keadaan darurat seperti dalam revolusi, suksesi, reformasi, kudeta, dan people power. Oleh karenanya, disertasi tersebut ingin mempertanyakan bagaimana hal ini bisa dihindari di Indonesia.
"Menggunakan istilah yang demokrasi ngetren di Indonesia saat ini, mengapa kedaruratan justru dilembagakan sehingga menjadi fenomena yang sistemik, struktural dan masif?," ucapnya.
Terlepas dari itu semua, Agus meminta agar berbagai pihak tak patah harapan atau pesimis terhadap demokrasi. "Mari kembali ke normalitas demokrasi. Mari kembali ke koridor demokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam realitas penyelenggaraan kekuasaan, pelaksanaan pemerintahan maupun hubungan antar warga," dia mengakhiri.
