Ceknricek.com -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) untuk meningkatkan urgensi peran pengawasan internal dalam menghasilkan laporan pengawasan yang berkualitas dan berdampak bagi pengambilan kebijakan pemerintah.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kerap berhadapan dengan isu peningkatan kompetensi dan kapabilitas ketika mengawasi lembaga internal pemerintah memainkan peranan krusial dalam menentukan seberapa optimal mereka menjalankan tugasnya.
“BPKP telah mengembangkan program pendidikan supaya audit dilaksanakan oleh auditor yang kompeten supaya dapat menjaga mutu. Namun, hal itu dirasa belum cukup. Peningkatan kompetensi juga diperlukan untuk para pimpinan APIP,” ungkap Muhammad Yusuf dalam siaran tertulis yang diterima Senin, (30/11/20) malam.
Melalui sertifikasi ini, dia mengungkap para pimpinan APIP yang berlatar belakang nonaudit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan value kepada manajemen.
Selain itu, program sertifikasi CGCAE, dikatakan Yusuf Ateh, harus disusun sesuai kebutuhan, seperti pengetahuan mendalam dan analisis proses bisnis lingkungan untuk mengidentifikasi titik kritis dan risiko strategis yang dapat mengganggu pencapaian tujuan.
Menurut dia, terdapat tiga materi yang akan didapatkan peserta pada program CGCAE ini, yakni Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal (TKMRPI), audit internal, dan kebijakan pengawasan.
Foto: Ashar/Ceknricek.com
“Sebagai motor penggerak, pimpinan APIP harus mahir dalam memanfaatkan sumber informasi, mengatasi tantangan dan menyusun strategi memenuhi prioritas APIP,” lanjut Yusuf Ateh.
Sementara itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengklaim, dengan adanya peningkatan kualitas lewat sertifikasi ini akan bermanfaat bagi pemeriksa eksternal agar pemeriksaan lebih cepat, terarah, dan hasil lebih baik.
“Berhasil tidaknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tergantung pada kompetensi pimpinan dalam mengimpelementasikan lingkungan pengendalian secara menyeluruh,” ujar Agung.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut hadir pada peluncuran mengatakan bahwa pimpinan APIP sangat strategis untuk mengawal program pembangunan, seperti pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman, dan perumahan.
“Saya sangat mengapresiasi, sebagai bentuk tanggung jawab BPKP terhadap kinerja APIP yang dibina selama ini. Dengan CGCAE ini, pimpinan APIP kayak saya (yang berlatar belakang nonaudit) punya standar minimal dan profesionalisme yang sama,” sebutnya.
Baca juga: Ekonom Prediksi Tahun 2022 Perekonomian Indonesia Baru Bisa Pulih
