Ceknricek.com -- Tentang pemilu, Pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, berpesan orang-orang yang memberi vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan pemilu.
Ahad siang (21/4) ratusan emak-emak long march menyerbu gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka meneriakkan yel-yel, “KPU jangan curang” berkali-kali. Sebagian di antara mereka membawakan bunga untuk komisioner KPU.
Dalam aksi Panggung Relawan Rakyat ini, mereka mendesak KPU untuk berlaku adil dan tidak curang dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Massa emak-emak bergerak dari markas Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi yang berlokasi tak jauh dari gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta. Sepanjang jalan menuju Gedung KPU, emak-emak itu mengumandangkan nyanyian Halo-Halo Bandung dan lagu Ibu Kita Kartini. "KPU jangan curang. KPU jangan curang, KPU jangan curang," pekik mereka.
Sumber : CNN Indonesia
Hujan yang sempat mengguyur pada pukul 14.25 WIB tidak menyurutkan semangat para ibu bangsa itu untuk terus meneriakkan yel-yel.
Ya, hari-hari belakangan ini telah menjadi waktu yang menguras emosi bagi jutaan emak-emak pendukung Prabowo-Sandi di seluruh Indonesia. Benar, jutaan. Angka ini amat moderat dan tidak hiperbolis, melebih-lebihkan. Bahkan bukan hanya emak-emak. Semua rakyat Indonesia kini menunggu hasil uji nyali KPU. Apakah hati nurani mereka berpihak kepada rasa kebenaran masyarakat pemilih, atau tetap mengabdi kepada kepentingan penguasa.
Persoalannya, yang terjadi belakangan ini amatlah ironis. Rakyat yang menggaji orang-orang terpilih di KPU itu dikecewakan. Pemilu tergambar secara viral di media sosial dipenuhi kecurangan. Bukannya menyelesaikan satu per satu masalah itu, KPU malah mengancam rakyat ke polisi.
Seperti yang sudah diucapkan Ketua KPU, Arief Budiman. Ia berencana melaporkan mereka yang diduga memproduksi hoaks terkait Pemilu 2019 ke aparat hukum. "Kami ambil sikap sampai dengan melaporkan hingga ke aparat penegak hukum," tandasnya dalam konferensi pers terkait Pemilu 2019 di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (20/4).
Arief bilang berita tentang serangan server KPU hingga proses penghitungan perolehan suara Pemilu serentak 2019 yang dilakukan KPU RI sebagai hoaks.
Ancaman seperti ini jelas akan mempengaruhi semangat rakyat untuk mengawal pemilu yang bersih dari culas dan kecurangan. Wajar, jika Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengkritik ancaman Arief Budiman itu. Ia menilai, hal itu ironis mengingat KPU adalah lembaga negara yang digaji oleh rakyat. Bukannya memberikan pelayanan terbaik, KPU justru mengancam akan mempolisikan rakyat atas tuduhan penyebaran hoaks. Ia lalu menyinggung kesalahan input data C1 ke aplikasi sistem perhitungan (situng) yang dilakukan KPU dan sempat menghebohkan masyarakat di media sosial.
"Kalau rakyat dilaporkan KPU ke polisi karena mengirim berita hoaks ke media sosial, siapa yang melaporkan KPU ke polisi karena menginput banyak data yang salah (hoaks) ke situs resmi KPU?," cuitnya di laman Twitternya @FahriHamzah, Sabtu (20/4).
Lalu, ia mempertanyakan hukuman apa yang pantas bagi KPU jika ternyata hoaks yang dituduhkan itu benar adanya. "Kalau Polisi menyisir laman media sosial mencari penyebar hoaks yang dilapor KPU, apa hukuman bagi KPU kalau ternyata (hoaks) itu benar? Apa kompensasinya buat penyebar konten itu, dan apa hukumannya buat KPU," tanyanya.
Ancaman KPU jelas tidak main-main. Soalnya, sebelumnya, Arief juga melaporkan soal isu adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. KPU melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim pada 2 Januari 2019.
Lalu, pada Kamis malam, 4 April lalu, KPU juga melaporkan tiga akun di media sosial yang menyebarkan video berisikan berita yang dituduh bohong atau hoaks. Isi konten video itu menyebut bahwa server KPU diatur agar memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Ada beberapa versi video yang beredar. Salah satu video menayangkan seorang yang menyebut mendapat informasi mengenai server milik KPU yang sudah diatur untuk kemenangan paslon capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin. Arief pun membawa sejumlah versi video beredar itu sebagai barang bukti dalam pelaporannya itu.
KPU mestinya menyadari bahwa kredibilitasnya, sejak jauh-jauh hari sudah diragukan, KPU tidak netral lagi. Itu sebabnya Mantan Ketua Mahkamah Konsitutisi (MK), Mahfud MD, meminta agar KPU lebih menunjukkan sikap profesionalitasnya secara terang-terangan.
Harapan agar KPU bekerja di jalan yang lurus juga disampaikan capres Prabowo Subianto. Pernyataan capres 02 itu bisa dicuil dari pengakuan Ferdinand Hutahaean. Kader Partai Demokrat ini bercerita Prabowo sangat berharap KPU bekerja dengan baik. Pada satu kesempatan, kata Ferdinand, Prabowo menyampaikan satu kalimat yang membuat dirinya tertegun.
“Fer... Jika KPU benar-benar menyelenggarakan Pemilu ini dengan baik, aparat juga menindak siapapun yang berbuat curang dan pihak-pihak pengelenggara menyelesaikan perhitungannya dengan adil, saya dan Mas Sandi hatta dapat 10% saja sudah bahagia karena kau tau sendiri, kita tidak pernah menyogok rakyat untuk memilih kita,” ujar Ferdinand, menirukan Prabowo.
Sejak saat itu, Ferdinand merasa berdiri di tempat yang benar. Menurutnya, Prabowo adalah seorang petarung sejati, bukan wayang yang mudah disetir oleh siapa pun.
Kini, Prabowo kecewa dengan kinerja KPU. “Ini bagaimana? Secara telanjang mereka berbuat curang, video ada dimana-mana, C1 di-uploadjuga mereka alasan salah input,” keluh Prabowo. “Saya bukan meragukan ilmu dan metodologi quick count, akan tetapi lihat mereka, selama ini mesra sekali dengan calon sebelah. Lalu bagaimana saya bisa percaya hasilnya?” tambahnya.
Ferdinand mengaku hanya diam dan ikut geram atas fakta yang yang disampaikan Prabowo itu. Selanjutnya ia hanya menjawab satu kalimat, “Izinkan saya tuntaskan semua ini, Jenderal!” Ferdinand berjanji akan mengawal perhitungan sampai benar-benar selesai.
Cerita Ferdinand itu kini viral di WAG di kalangan BPN Prabowo-Sandi.
Menilik peristiwa demi peristiwa yang terjadi belakangan ini, rasanya tidak berlebihan jika rakyat, juga Prabowo, meragukan kejujuran KPU. Di sisi lain, kini rayat berharap-harap cemas, sembari terus berdoa, semoga KPU berjalan di jalan yang lurus.
